Terkait ketidakmerataan pendistribusian tenaga kesehatan di daerah ini, Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kesehatan sudah selayaknya mengupayakan jumlah tenaga kesehatan yang memadai di puskesmas. Selain pemenuhan jumlah tenaga kesehatan medis untuk memberikan pelayanan kuratif, juga perlu tenaga kesehatan non medis untuk menjalankan program kegiatan kesehatan untuk UKM yang meliputi upaya promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
Jadi, yang harus dipahami dengan baik adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan Universal Health Coverage, tidak hanya sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit, tetapi juga harus mencakup pengoptimalan aspek kuratif dan promotif sebagai bagian dari UKM.
Ketiga, terkait kesejahteraan tenaga kesehatan untuk pelaksanaan UKM di Puskesmas. Sejauh ini tenaga kesehatan untuk preventif dan promosi umumnya setara S1 dan D3. Menurut pembagian dana kapitasi JKN untuk tenaga kesehatan di Puskesmas, tenaga kesehatan setara S1 mendapat pembobotan penilaian hanya sebesar 60 poin dan untuk tanga kesehatan D3 mendapat pembobotan 40 poin. Poin penilaian yang diberikan ini masih sangat jauh dari poin penilaian yang ditetapkan untuk tenaga medis yang mencapai 150 poin.
Untuk itu perlu adanya kebijakan khusus yang mendorong pelaksanaan UKM di Puskesmas dengan tidak melupakan kesejahteraan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam upaya kesehatan preventif dan promotif di masyarakat ini.
Sehingga akhirnya, dengan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejateraan tenaga kesehatan promotif dan preventif ini, maka universal health coverage yang sesungguhnya akan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semoga!
