Ramai-ramai Menolak ISIS?

Catatan Harian, 8 Agustus 2014

Ruang publik Indonesia sedang heboh soal Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Istilah Indonesia-nya Negara Islam di Irak dan Syiria (NIIS). Media massa cetak maupun elektronik dipenuhi berita seputar kiprah ISIS dan penolakan banyak kalangan atas keberadaan organisasi Islam radikal itu di Indonesia.

Kehadiran ISIS di Indonesia ditolak oleh semua Ormas Islam, tak terkecuali Hizbut Tahrir Indonesia (HTI, Partai Kemerdekaan Indonesia) dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). Ini menarik karena HTI dan JAT sesungguhnya memiliki misi yang sama dengan ISIS, yakni menegakkan sistem khilafah atau sistem pemerintahan Islam. 

Mereka ingin mendirikan negara Islam sebagai alternatif dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), suatu negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Lantas, mengapa HTI dan JAT ikut menolak ISIS? Bukankah misi mereka sama-sama ingin mendirikan negara Islam?

Pada tataran inilah sebenarnya kita bisa mencermati respon politik atas kehadiran ISIS. Gerakan politik radikal pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi itu menampilkan dua wajah utama. Pertama, Islam formal yang romantis, utopis dan semu sebagai basis ideologi. Kedua, perang, kekerasan dan teror sebagai metode untuk meluaskan pengaruh politik maupun penguasaan teritorial.

Melalui media massa, terutama televisi, publik dunia mengenal ISIS sebagai kelompok militan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik yang dibungkus agama. Atas nama Islam, mereka mengabsahkan pembantaian, pembunuhan dan teror kepada kemanusiaan. Dalam kesadaran kita sebagai bangsa yang beradab, pola gerakan yang dipakai ISIS jelas bertentangan dengan Pancasila, nilai-nilai kemanusian dan norma semua agama.

Sepak terjang ISIS yang berlumuran darah tampak jelas menjadi sebab utama mengapa semua Ormas Islam dan juga kalangan lain menolak keberadaannya di negeri ini. ISIS jelas bukan gerakan Islam, melainkan gerakan politik radikal yang menggunakan Islam sebagai alat propaganda politik dan perang. Kita bersyukur dan mengapresiasi sikap politik Ormas-ormas Islam yang menolak ISIS itu. 

Namun demikian, ada pertanyaan hipotetis yang menarik. Seandainya ISIS tidak menggunakan metode kekerasan dalam memperjuangkan tegaknya sistem kekhalifahan Islam, apakah organisasi Islam semacam HTI dan JAT akan tetap menolak ISIS? 

Di sini kita membincang eksistensi NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara dan posisi politik ideologi penantangnya. Pancasila dan NKRI merupakan komitmen politik seluruh entitas bangsa Indonesia, termasuk kalangan Islam, yang telah melalui proses berdarah-darah dalam sejarah. Di bawah NKRI dan Pancasila, Indonesia menjadi negara demokrasi yang berketuhanan dan inklusif untuk semua golongan.

Secara historis, sosiologis, kultural dan politik, Pancasila dan NKRI adalah final. Keberadaannya menyatukan seluruh entitas politik dalam ruang kebangsaan yang majemuk. Menantang Pancasila dan NKRI secara politik tentu saja tidak dibenarkan dalam sudut pandang apapun. Terlebih, hal itu akan mengancam keutuhan negara-bangsa Indonesia.

Eksistensi ideologi di luar Pancasila tentu saja tidak masalah selama ia tidak diorganisasikan secara politik. Diskursus ideologi merupakan bagian dari ekspresi kebebasan yang dijamin undang-undang. Namun, pengorganisasian politik atas dasar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila jelas tidak bisa dibenarkan dan bisa dikategorikan sebagai tindakan makar kepada negara.

Suatu organisasi, terlepas apakah menggunakan pendekatan kekerasan atau tidak dalam perjuangan politiknya, ia tetap wajib ditolak apabila menantang ideologi negara dan bertujuan merubah Pancasila dan NKRI. Hal ini tidak bisa ditawar karena sebagai ideologi negara, Pancasila adalah kekuatan pemersatu yang diakui, disepakati dan teruji dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Dalam sudut pandang ini, kehadiran ISIS nyata berlawanan dengan dua hal sekaligus, yakni ideologi negara dan norma anti kekerasan baik yang bersumber dari agama maupun kebudayaan masyarakat. Seperti halnya kita tidak bisa mentolerir penggunaan kekerasan dalam perjuangan politik, maka kita juga tidak bisa mentolerir apapun gerakan politik yang berkehendak mengganti Pancasila dan meruntuhkan NKRI. 

Tujuan ISIS untuk mendirikan negara Islam atau menegakkan sistem khilafah merupakan hal yang salah dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan Indonesia yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Pendekatan kekerasan yang dipakai ISIS dalam mewujudkan tujuannya adalah kesalahan yang kedua, karena bertentangan dengan norma agama, norma negara dan norma kebudayaan Indonesia. ISIS di Indonesia, dengan demikian, salah murokab alias berganda: menantang Pancasila secara politik dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Menolak eksistensi ISIS semata-mata karena metode kekerasan yang digunakannya jelas tidak cukup memadai. Anti-kekerasan adalah norma umum yang diterima masyarakat dimanapun. Dus, menolak kekerasan dan organisasi yang mempromosikannya adalah kewajiban kita sebagai manusia dan bangsa yang beradab.

Dalam konteks Indonesia, yang juga sangat penting adalah sikap kita terhadap setiap gerakan politik --apapun basis ideologinya-- yang menantang dan berkehendak mengubah Pancasila dan NKRI. Tanpa harus menunggu suatu kelompok menggunakan kekerasan, penolakan terhadap kelompok itu harus dilakukan pada saat ia berdiri sebagai gerakan politik yang menantang dan berkehendak merubah Pancasila dan NKRI. 

Negara tidak boleh abai dan kehilangan ketegasannya dalam ini. Pancasila dan NKRI adalah final. No more debate, no more fight!***