Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah segala hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. sehubungan dengan itu segala hak dan kewajiban yang berupa uang atau barang yang dapat menjadi harta benda negara ini harus dikelola dari berbagai hal Serta pemenuhan hak dan kewajibannya
 Untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
keuangan pemerintah harus dikelola dengan baik Seperti diketahui, mekanisme kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa di masyarakat merupakan akibat dari hukum permintaan dan penawaran
 Keuangan pemerintah juga dapat mempengaruhi perilaku mekanisme pasar melalui aktivitas pendapatan dan belanja .
Secara umum, pengelolaan keuangan melalui APBN dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan deflasi meskipun pemerintah tidak perlu lagi menyeimbangkan APBN untuk meningkatkan permintaan agregat (jumlah total uang yang diterima pengusaha) namun Untuk mengurangi jumlah pengangguran, kita harus memastikan bahwa penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan) sama dengan total pasokan (jumlah total yang harus dikeluarkan  pengusaha untuk membeli faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa)
 layanan) Kebutuhan keuangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas administrasi dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar dan mengalikan perkiraan biaya satuan  dengan jumlah unit pelayanan yang tercakup dalam setiap tugas, dikalikan dengan koefisien penyesuaian Peraturan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk persyaratan gaji pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah
 Reformasi ini akan memperbaiki mekanisme alokasi DAU (Dana alikasi umum ) untuk memfasilitasi penyerapan dana  dan pencapaian hasil yang optimal, mendorong efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas
 Tata kelola yang baik mempunyai beberapa ciri penting,pertana Hal ini bersifat partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta mengikuti supremasi hukum
 Hal ini meminimalisir korupsi, mempertimbangkan pandangan minoritas, dan memastikan bahwa  suara masyarakat yang paling rentan  tidak diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.
 Lingkungan pemerintahan Indonesia mempunyai banyak unit kegiatan yang dapat dikelola secara lebih efektif melalui pola lembaga kepegawaian Beberapa dari mereka menerima sebagian besar kompensasi dari masyarakat  sehubungan dengan layanan yang mereka berikan, sementara yang lain sangat bergantung  pada sumber daya yang disediakan oleh APBN/APBD Mereka, terutama mereka yang sebagian besar pendapatannya berasal dari jasa, dapat diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan layanan yang diberikan
 Lebih lanjut, hal ini diharapkan dapat membangun pendekatan komprehensif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan DAU, meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, dan memberikan pelayanan dasar publik yang berkualitas
 Pemerintah pusat berharap penyaluran jenis DAU, baik hibah tetap maupun hibah khusus, akan meningkatkan kinerja birokrasi anggaran pemerintah daerah.
