Banjir Jakarta, Krislog Kepri, dan Bahaya Penghapusan AMDAL

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi !" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar (Qs al-Baqarah/2:11-12).

Seperti dikutip dilaman : Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Jakarta dan daerah penyanggah Ibu Kota dikarenakan kerusukan alam. Yaitu kerusakan ekosistem dan ekologi.

Sehingga Jokowi menyebut penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya harus dikerjakan secara bersama-sama baik pemerintah pusat, daerah dan pemerintah kota.

"Semuanya bekerja sama dalam menangani ini. Karena ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada," ujar Jokowi di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Krisis ekologi diIndonesia belarut seiring waktu sepanjang  waktu. Bukan baru-baru ini saja bahkan banjir memang selalu menjadi langganan bagi warga Jakarta.

Banjir juga bisa dikarenakan gejala alam seperti tingginya air laut sebab Gunung es mencair, bisa juga dikarenakan akibat jahilnya perbuatan manusia. Bukan saling menayalahkan antara gubenur ini gubenur itu, presiden ini president itu. Tapi memang menjadi kausalitas bersama guna memecahkan masalah lingkungan yang dirusak oleh manusia itu sendiri.

Menurut JJ Rizal selaku sejarawan dalam Opini "Ribuan Tahun Banjir Jakarta" : Banjir besar 2002, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2020 sesungguhnya berakar dan suatu gambaran situasi kacau Jakarta kontemporer itu. Bahakan menurutnya juga pembangunan "Tata ruang telah berubah menjadi tata uang.

Mulai dari rawa-rawa di utara Jakarta sampai dengan lembah pegunungan di selatan Jakarta dirambah. Kata orang Betawi "kampung pohon" dan "kampung air" telah diambil alih manusia rakus. Mereka mengambil tanah juga airnya disedot. Tak pelak terjadi penurunan permukaan tanah."

Banjir jakarta salah satu kesalahan manusia yang tidak mencintai alam serta menjaga alam itu sendiri, konon kemajuan yang paling utama adalah perbanyakan investasi demi perbaikan pembangunan ekonomi namun abai terhadap lingkungan.

Padahal seperti kata Bung Hatta tidak perlu ribet-ribet "... cita-cita rakyat kita : hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani dan maupun rohani". Untuk itu pemerintah harus lebih memerhatikan kebahagian serta kemakmuran rakyat yang sederhana bukan justru merusak kebahagian dan kemakmuran dengan mendatangakn investasi yang merampas Tanah dan ekspolitas alam lainya. Semua ini  menguntungkan segelintir elite yang juga bodoh peduli terhadap lingkungan, apalagi sampai ada wacana penghapusan AMNDAL dan IMB.

KRISLOG (Krisis Ekologi)

Kepri(Kepulauan Riau) sebagai ujung tombak perbatasan yang berdekatan langsung dengan negara jiran memungkin kan investasi besar-besaran masuk ke wilayah yang dikenal 'segantang lada', kepulauan Riau. Letaknya yang strategis berada dikawasan jalur perdagangan internasional kawasan "Selat Malaka". Membuat banyak minat investasi di KEPRI tidak terlepas ancaman dalam penghancuran alam tidak dinafikan ciri-ciri nyatnya iyalah reklamsi, perusakan hutan bakau, eksploitasi tambang pasir, dan lainya.

Kerusakan lingkungan ini perlu diperhatikan dengan serius mengingat bukan tidak mungkin akan terjadi bencana kepunahan ekosistem dan ekologis. Bencana banjir salah satu hal yang mesti direnungkan bersama, bentuk kejahatan manusia lalai dalam menjaga alam lingkungan nya. Dalam bahasa Agama, hilangnya ruang hijau akibat penebangan hutan dan ekspolitas alam lainya demi alasan pembangunan dan perbaikan ekonomi salah satu ciri kemunafikan manusia sebagai amanah "khalifah fill ard" (Pemimpin dimuka Bumi).

Hal itu sebenarnya menjadi dialogis dalam teosentris yang panjang antara Tuhan dan Malaikat atas penciptaan Manusia yang sudah diperkirakan oleh malaikat. Namun kita tidak membahas itu lebih jauh.

Ekpolitasi tambang pasir dikawasan Belakangpadang khsusunya selalu menjadi ingatan kami dalam memperjuangkan serta mempertahankan daualat lingkungan dan daulat rakyat.

Hal itu kami perkirakan bukan saja berdampak pada Kerusakan karang dan biota laut namun juga akan berdampak pada ekopol dan sosbud masyarakat dikawasan tersebut. Dikarenakan mayoritas masyarakat Belakangpadang adalah pekerja Nelayan.

Tidak hanya disitu penghancuran bakau demi pembuatan lahan kaveling dibatam juga perlu diantisipasi timbulnya bencana ekosistem. Reklamasi di Kepri juga merupakan dalil penguasa terhadap perbaikan ekonomi namun lebih abai terhadap lingkungan serta ganti rugi mata pencaharian masyarakat yang notabene pekerjaan sebagai nelayan. Penghancuran yang nyata terhadap biota laut, serta penghancuran alam dikepri bukan saja menimbulkan kekawatiran kami.

Bahaya Penghapusan AMNDAL

Banjir Jakarta seharusnya memberikan banyak ke-Insafan pada masyrakat, terlebih terkhusus pada elite politik dalam penciptan kebijakan public yang tidak pro terhadap lingkungan. Fenomena ini tdak mungkin kita akan bertanya pada rumput yang bergoyang. Seperti kata Jokowi diatas menyebut "banjir Jakarta dan daerah penyanggah Ibu Kota dikarenakan kerusukan alam".

Yaitu kerusakan ekosistem dan ekologi, Dan itu dibenarkan oleh presiden. namun Pengalangan investasi yang juga hampir mewancanakan penghapusan AMNDAL dan IMB perlu di pertanyakan. Seperti pernyataan pidato presiden visi Indonesia : "yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas, akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, akan saya hajar kalau diperlukan". Ujarnya.

Lain dilidah lain dibibir. Investasi sangat baik juga sangat buruk, investasi yang merugikan hidup orang banyak mesti ditinggalkan. Menurut Data kementerian kelautan dan perikanan pada 2011 menyebutkan sebanyak 28 pulau kecil diIndonesia telah tengelam dan 24 pulau kecil lainya terancam melesap.

Kajian perusahaan asal Inggris  Verisk Maplecroft, soal dampak perubaham iklim memperkirakan 1500 pulau kecil diIndonesia akan tengelam pada 2050 seiring dengan naiknya permukaan laut". Hal itu perlu menjadi kesadaran pemerintah dalam menangapi fenomena alam yang tidak terlepas ulah manusia. sesuai pernyataan presiden terhadap kerusakan ekosistem dan kerusakan ekologis diatas.

Bahkan Seperti dikutip dilaman media Tirto.id  Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyoroti pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Direktur Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menyebut setidaknya ada 55 pulau kecil yang dikuasai korporasi tambang.

Bagi para aktivis lingkungan baik LSM, Organisasi dan lainya. menimbulkan kecurigaan baru dibalik penghapusan AMNDAL dan IMB tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan.

AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. sangat buruk bila wacana penghapusan AMDAL benar-benar diberlakukan. Untuk itu manusia sebagai pemimpin di muka bumi "Khalifah fill ard" perlunya menjaga keseimbangan alam juga kelestarian dan menolak kerusakan dimuka bumi.

Apa jadinya bila benar penghapusan AMDAL dihilangkan?  [].