Kanada, Masihkah Bisa Menjadi Panutan dalam Toleransi Antar Agama?

Setelah menjadi berita utama pada tahun 2017 setelah pembunuhan mengerikan 6 umat Muslim di sebuah masjid di Quebec,Kanada; provinsi ini sekali lagi menghadapi perdebatan setelah meloloskan Undang-Undang 21,sebuah undang-undang kontroversial yang jika lolos di Parlemen akan membatasi pekerja sektor publik untuk menampilkan simbol-simbol agama di tempat kerja mereka.

Lolosnya Undang-Undang 21 ini membuat Quebec menjadi Provinsi Kanada itu menjadi yang  pertama kalinya  di Benua Amerika Utara yang melarang jilbab dan Niqab bagi staf pemerintah setelah pada tahun 2007, Quebec yang saat itu dikuasai Partai Liberal gagal meloloskan UU no 62 yang melarang segala atribut yang dipakai untuk menutupi wajah (apakah Balaclava termasuk?) dari memakai segala pelayanan publik. 

Seperti banyak larangan pada simbol-simbol agama, yang satu ini, secara teori, juga akan menargetkan semua pemakai Sorban dan Kippah (topi bagi penganut agama Yahudi). Dalam praktiknya, semua wanita Muslim yang mengenakan Jilbab akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Undang-undang yang diusulkannya ini mungkin terlihat kecil bagi Amerika,mungkin juga dianggap remeh.Tapi jika UU ini berhasil lolos di Parlemen Quebec,maka Quebec akan bergabung bersama Austria, Denmark, Prancis, Belgia, Latvia, Bulgaria, dan Belanda dalam plarangan pemakaian jilbab dan niqab di tempat umum. 

Memahami dinamika yang telah memunculkan larangan Eropa --- pengarusutamaan kefanatikan, penargetan wanita Muslim, dan dampaknya pada Muslim lokal --- menyoroti apa yang dipertaruhkan dalam undang-undang Kanada yang tertunda. 

Serangan terhadap ras atau agama minoritas dari Quebec juga menyebar cepat ke Christchurch, Selandia Baru; ke Charleston, Oak Creek, Pittsburgh, dan Poway juga di Amerika dilakukan oleh organisasi2 sayap-kiri politik yang terorganisir/kelompok supremasi kulit putih. 

Bagi mereka yang menganut kepercayaan kekuasaan kulit putih,orang-orang Yahudi; Muslim; dan LGBT disebut sebagai penjajah yang secara teoritis memadamkan ras kulit putih. Kelompok Anti-Semitik  dan penganut Islamophobia adalah jantung dari ideologi supremasi kulit putih.

Tetapi ini bukan hanya kelompok pinggiran atau ideologi pinggiran. Pemimpin Partai Konservatif Kanada Kanada dan calon terdepan dalam perebutan perdana menteri Oktober ini, Andrew Scheer, telah berkerumun di ujung kanan, dan nasionalis kulit putih, pendukung sepanjang karirnya, dan politisi sayap kanan Eropa termasuk Marine Le Pen dari Prancis di Estonia telah menuai kritik karena menggunakan gerakan yang terkait dengan supremasi kulit putih. 

Tersangka dalam penembakan di sinagoga bulan April di Poway, California, mengutip tulisan suci dari Evangelisasi Kristen sebagai pembenaran atas kejahatannya. Jajak pendapat yang diambil dalam beberapa tahun terakhir oleh Pew,  sebuah Institut Kebijakan Sosial dan Pemahaman  menunjukkan bahwa 44 persen orang Kristen Amerika Evangelikal, 49 persen orang Kristen Eropa yang rajin ke gereja, dan 40 persen orang Konservatif Kanada berpegang pada nasionalis dan anti-Muslim dilihat.

Wanita Muslim menghadapi beban kefanatikan Islamofobia. Mereka yang mengenakan Jilbab,Niqab, dan Burqa, menjadi target yang rentan akan kekerasan. Selama berabad-abad, banyak cendekiawan Barat, penatua gereja, dan pemimpin politik membenarkan serbuan kolonial dan kekaisaran dengan seruan untuk menyelamatkan perempuan Muslim dari laki-laki Muslim, dengan menyebut kerudung sebagai simbol penindasan. 

Sebaliknya, dalam wacana politik dan populer di Eropa dan Quebec selama dekade terakhir, Jilbab dan Niqab datang untuk melambangkan terorisme, sehingga merekonstruksi perempuan Muslim dari sebab musuh, dari korban penaklukan menjadi teroris yang kuat. 

Menurut para pendukung, larangan pemakaian simbol2 agama di ranah publik dimaksudkan untuk membebaskan perempuan Muslim dari penindasan, membebaskan mereka ke dalam sekularisme, dan mencegah mereka dari kekerasan. Burqa dengan demikian secara serentak memalsukan perempuan berkerudung sebagai ancaman keamanan dan melegalkan Islamofobia.

Undang-undang 21 Quebec yang kontroversial ini juga melarang karyawan sektor publik tertentu, seperti guru, pengacara pemerintah, dan polisi, untuk mengenakan simbol agama dalam ukuran apa pun, termasuk Kerah Klerus (kerah baju yang umum dipakai oleh penganut Kristen Katolik), Salib, Sorban,Kippah, dan Jilbab. (Larangan hanya akan berlaku bagi mereka yang baru dalam pekerjaan itu atau yang berganti pekerjaan. 

Pekerja yang saat ini berada di salah satu dari profesi ini akan diizinkan untuk terus memakai simbol agama mereka.) Legislasi yang diusulkan juga akan menjadi larangan niqab de facto , karena melarang orang memberikan atau menerima layanan pemerintah dengan wajah tertutup. Perusahaan pemasaran Ipsos melaporkan bahwa hampir 70 persen dari semua warga Kanada mendukung larangan serupa di provinsi mereka sendiri.

Seperti teman-temannya di Eropa, Undang-Undang 21 ini adalah pelabelan simbol keagamaan yang populis, sekuler, anti-imigran sebagai ancaman terhadap sekularisme. Para pendukung RUU Quebec 21 termasuk Parti Qubcois sayap kiri-tengah dan Koalisi Avenir Qubec sayap kanan-tengah, serta beberapa Muslim yang lolos dari rezim represif yang mengharuskan perempuan untuk berjilbab oleh hukum. 

Partai sayap kiri Quebec Solidaire dan kaum Liberal Quebec tengah-kanan menentang RUU tersebut, meskipun kaum Liberal sebelumnya mendukung larangan niqab. Memang, di seluruh Eropa, partai-partai politik tengah-kiri telah menerapkan larangan burqa, mengklaim mereka melindungi kesetaraan gender, nilai-nilai sekuler, dan integrasi minoritas.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H