Urgensi Pilkada Serentak di Masa Pandemi COVID-19

Dalam proses pelaksanaan pilkada di masa pandemi, Indonesia bisa belajar dari beberapa negara yang berhasil melaksanakan pemilu, salah satunya adalah Korea Selatan, yang mana tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 dalam proses penyelenggaraannya. Korea Selatan sendiri menyelenggarakan pemilu pada 15 April 2020 dengan beberapa metode. 

Dikutip dari Makalah Teknis International IDEA 2/2020, langkah pertama yang diambil, yaitu mendorong para pemilih  untuk mengambil kesempatan memilih sebelum tanggal 15 April. Metode ini mempersilakan pemilih untuk memberikan suara  sebelum hari pemungutan suara di TPS manapun  walaupun tidak dekat dengan mereka. 

Korea Selatan menyediakan TPS 3.500 di seluruh  penjuru negeri pada tanggal 10 dan 11 April untuk proses pemungutan suaranya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan massa pada hari pemilu tanggal 15 April 2020. Kemudian metode lainnya adalah mempersilakan  pemungutan suara "di rumah" melalui POS kepada pasien COVID-19 di rumah sakit, yang sedang dalam karantina/isolasi mandiri di rumah, dan di pusat layanan kesehatan lainnya.

Untuk tindakan preventif yang dilakukan, Korea Selatan mewajibkan pemilih memakai masker saat pemungutan suara, pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki TPS, mewajibkan pemilih untuk jaga jarak 1 meter, wajib mencuci tangan sebelum masuk TPS yang kemudian diberikan sarung tangan plastik dari penyelenggara pemilu sembari memastikan identias pemilih, dan terakhir pemilih harus membuang sarung tangannya di tempat sampah yang disediakan oleh penyelenggara. 

Untuk para petugas TPS diwajibkan untuk  memakai masker, sarung tangan plastik, dan mensterilkan TPS pada malam sebelum hari pemungutan suara dan mencegah masuk siapapun sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Di Indonesia sendiri sudah ada Keputusan Menteri Kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19, hal ini bisa dielaborasikan kemudian disiarkan melalui media nasional dan melalui poster edukasi di setiap penjuru negeri. Untuk partai-partai politik bisa menggunakan teknologi digital seperti internet, pesan singkat, atau metode-metode inovatif lainnya yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan.

Handika Faqih Nugroho, Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta