Koalisi Demokrat-Gerindra: Alasan Kesamaan Latar Belakang Militer dan Nasib Militer Indonesia ke Depannya

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023 malam mengumumkan secara resmi dan terbuka bahwa Partai Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024. Keputusan ini diumumkan pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang bertempat di Jakarta Convention Center (JCC). Mengutip dari Kompas.com, AHY dalam pidatonya secara berulang kali selalu mengangkat isu soal "perubahan dan perbaikan". AHY mengatakan, semangat yang diusung Demokrat tersebut telah disepakati oleh Prabowo Subianto.

Dengan diumumkannya hal tersebut, maka secara resmi Partai Demokrat mundur dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan secara resmi pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mundur dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yaitu koalisi yang diinisiasi dan dibentuk Partai Gerindra bersama PKB untuk mendukung Prabowo Subianto. Dilansir dari Tempo.co, keputusan Partai Demokrat untuk mundur dari koalisi tersebut dibicarakan dalam rapat yang dilaksanakan di kediaman Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 1 September 2023.

Keputusan mundurnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKIR) disebabkan karena Partai Demokrat merasa dikhianati oleh keputusan yang menganggap akan mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang biasa dikenal Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Sebelumnya, Partai Demokrat sebagai salah satu pendiri Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 telah membuat keputusan pada Juni 2023 di hadapan seluruh pimpinan partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden Pemilu 2024. 

Keputusan Partai Demokrat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi koalisi pengusung Prabowo Subianto ini dikarenakan beberapa hal, seperti masih kakunya komunikasi politik antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, sedangkan dengan Prabowo Subianto Partai Demokrat telah menjadi salah satu partai pendukung pada Pemilu 2019 sehingga dinilai tidak terdapat hambatan relasi antara SBY dengan Prabowo.

Selain masalah komunikasi, adanya latar belakang yang sama dalam bidang militer dengan Partai Gerindra juga menjadi alasan Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Latar belakang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sama-sama menjadi seorang purnawirawan TNI dan terjun ke dunia politik membuat mereka memiliki wawasan dan visi kebangsaan yang sama.

Diterimanya Partai Demokrat oleh Koalisi Indonesia Maju dikarenakan dalam Partai Demokrat terdapat Presiden ke-6 Republik Indonesia yang diyakini oleh partai-partai anggota KIM telah berhasil memimpin Indonesia selama dua periode sebelumnya dan diyakini juga telah berhasil membangun Indonesia melewati masa kritis. Dilansir dari Kompas.tv, Prabowo menganggap SBY telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita hampir sebanyak empat kali lipat, dari yang semula 1.000 dolar AS saat kepemimpinan pertama, menjadi 3.700 dolar AS per kapita di masa akhir pemerintahannya. SBY juga dianggap berhasil menurunkan rasio utang atas PDB dari yang awalnya terhitung berada sekitar di atas 50 persen menjadi sekitar 30 persen.

Adanya kesamaan dalam bidang militer ini apakah nanti berdampak pada militer Negara Indonesia itu sendiri? bukan tidak mungkin, namun tentu sangat mungkin hal ini bisa berpengaruh. Bersatunya dua orang yang pernah menjadi Purnawirawan TNI membuat mereka mempunyai pemikiran yang sama terkait hal militer. Selama sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY sendiri, militer Indonesia bisa dikatakan meningkat. Dilansir dari tniad.ad.mil, SBY pada masa akhir jabatannya memberikan hadiah dengan mendatangkan alutsista. Pesanan alutsista tersebut terdiri dari 38 unit meriam artileri 105 mm dengan merek KH 178 untuk 2 batalyon dan 18 unit kaliber 155 m untuk 1 batalyon dikenal dengan sebutan KH 179 dan semuanya buatan dari Korea Selatan. Pada masa kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, selain pembelian alutsista baru yaitu 42 unit jet Dassault Rafale dari Prancis, Prabowo juga membentuk komponen cadangan (komcad). Adanya pertambahan persediaan alutsista dan komcad ini bisa membuat kekuatan militer di Indonesia meningkat secara perlahan, sehingga jika suatu waktu dibutuhkan baik oleh negara sendiri maupun negara lain, Indonesia telah siap untuk maju. Hal ini membuktikan bahwa militer di Indonesia sebagai negara maritim yang besar bisa menjadi semakin kuat dan tidak tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain khususnya di Asia Tenggara.

Dengan bersatunya Partai Demokrat dan Partai Gerindra di Koalisi Indonesia Maju diharapkan bisa membuat militer Indonesia semakin kuat, mengingat saat ini kasus Laut Natuna Selatan yang di sengketa tidak kunjung usai. Dampak dari hal tersebut, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara pun terancam karena meningkatkan agresivitas Cina. Upaya perundingan yang semakin memperburuk hubungan antara Cina dengan Indonesia membuat Indonesia harus selalu waspada terhadap ancaman dari Cina. Militer Indonesia juga bisa menjadi fokus pada program kerja jika nanti Prabowo sebagai orang yang mengerti militer dan pertahanan terpilih pada Pemilu 2024.

Meskipun memang secara ideologis Partai Demokrat dan Partai Gerindra tidak serupa, namun AHY mengatakan akan membicarakan lagi tentang rencana ke depan terkait apa yang diinginkan oleh Prabowo Subianto yaitu melanjutkan program Joko Widodo dan apa yang diinginkan AHY yaitu melakukan perubahan dan perbaikan. AHY menganggap perubahan dan perbaikan tetap bisa dilakukan mengingat semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi sehingga program yang sedang berjalan juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.