Awal 2025, Empat Masalah Sosial Banyumas Didiskusikan

Sejumlah anak muda di Banyumas, Jawa Tengah menggelar diskusi membahas resolusi Banyumas 2025. Diskusi bermula keprihatinan terhadap permasalahan sosial yang tidak kunjung tuntas. Apa saja? 

Awal tahun 2025, sejumlah tokoh muda di Banyumas yang masuk dalam Jaringan Forum Demokrasi (Fordem) menggelar gendhu-gendhu rasa membahas sejumlah permasalahan sosial yang dianggap akut atau kronis di Banyumas.

Fokus masalah yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah
1.  Penanganan sengketa asset milik Pemkab Banyumas yakni kawasan ekonomi bisnis Kebondalem yang saat ini dalam pengelolaan pihak swasta,

2. pelayanan air bersih dan kenaikan tarif Perumdam Tirta Satria Banyumas. Peserta diskusi merasa prihatin terhadap kinerja perusahaan daerah tersebut karena sering dikomplain terkait kinerja pelayanan air bersih dan ada kenaikan tarif per 30 Desember 2024 yang dianggap tidak melakukan sosialisasi meluas

3.  Pengelolaan parkir tepi jalan yang dianggap belum maksimal antara potensi pendapatan dengan realisasi pendapatan parkir.

4. Eksistensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pariwisata serta Banyumas Investama Jaya (BIJ) yang dianggap tidak jelas dalam menjalankan core bussines dan tidak kunjung memberikan pemasukan bagi APBD Banyumas

Diskusi dilakukan secara santai dan gayeng di ruang tamu Satelit TV, Jalan Dokter Angka N0. 79 Purwokerto, Kamis (2/1/2025) mulai pukul 13.00 wib. Saya ikut terlibat dalam diskusi tersebut sebagai tuan rumah dan penulis resume.

Adapun yang hadir adalah Bangkit Ari Sasongko, Adhi Wiharto, Bejo Wijaya, Yon Daryono, Saladin Ayubbi, Angga Saputra, Robbi Sofwan Amin, Hanan Wiyoko, dan Zunianto Subekiti. Turut hadir dalam diskusi adalah dosen Ilmu Politik FISIP Unsoed, Doktor Indaru Setyo Nur Projo. Tidak ada narasumber utama dalam diskusi kali ini karena para peserta saling memberi dan menanggapi informasi.

Poin pembahasan yang disepakati :

1.Terkait asset Kebondalem, diperlupakan upaya mencari solusi jangka panjang. Tidaklah berfokus pada aspek hukum semata, melainkan berpijak pada kepentingan publik dan pemanfaatan ke depan. Diharapkan segera ada kejelasan pengelolaan asset yang ditangani pemkab danmasyarakat bisa turut memanfaatkan.

2.Terkait Perumdam Tirta Satria, diperlukan upaya mengevaluasi kenaikan tarif dan layanan air yang belum memuaskan  Serta melakukan evaluasi kepada pejabat structural Perumdam yang dianggap tidak responsif  terhadap keluahan pelanggan

3.Terkait  parkir tepi jalan, dibutuhkan formula atau tata kelola parkir yang baik.

4.Terkait dua perusahaan daerah yakni BLUD Pariwisata dan BIJ, dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan pendapatan BLUD Pariwisata yang menurun, serta mempertanyakan peran dan kinerja BIJ.

Setelah melakukan diskusi, peserta kemudian beranjak ke Sekteratiat Pemkab Banyumas guna melakukan audiensi dengan Sekda Banyumas guna menyampaikan pernyataan sikap dan diskusi. Rombongan diterima oleh Sekda Banyumas, Dr Agus Nur Hadie, M.Si didampingi Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Banyumas, Amrin Ma'ruf. (*)