Ketika Perusahaan Milik Daerah Kritis dan Butuh Penyehatan

Pengelolaan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Banyumas terkesan amburadul dan tidak sehat.

Adalah Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Pasar Satria dan Perumda Banyumas Investama Jaya (BIJ). Butuh upaya penyehatan BUMD. Mulai dari langkah politik, kajian masalah, dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

Demikian menjadi salah satu kesimpulan dari dialog interaktif bertema Penyehatan BUMD : Apa Kabar BIJ dan Perumda Pasar Satria? pada Selasa (28/5) malam di Heterospace Bakorwil III. Pada diskusi tersebut, saya berkesempatan menjadi moderator. 

Adapun narasumber yang hadir adalah Kabag Perekonomian Setda Banyumas selaku Pembina BUMD, Ngadimin, Ketua Komisi 3 DPRD Banyumas Rachmat Imanda, dan Direktur Perumda Pasar Satria Soelarso. Adapun Direktur BIJ, Aditya dan seorang akademisi dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsoed, Dr. Rahab berhalangan hadir.

Masalah BIJ

Dari paparan narasumber, kedua BUMD memiliki masalah yang berbeda. Masalah yang dihadapi BIJ diduga karena tidak adanya core bisnis yang jelas, manajemen yang tertutup sehingga tidak dikenali oleh publik, deviden yang kecil, dan berganti-ganti penugasan bisnis. BIJ dipandang masih memiliki potensi untuk mengelola pencacahan sampah untuk suplay pabrik semen. Namun hal ini perlu dikelola secara terbuka dan diawasi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Pada awal berdiri tahun 2009, BIJ masa kepemimpinan Bupati Mardjoko dan Wakil Bupati Achmad Husein bertujuan untuk mencari investor guna mengolah bioethanol. Namun tidak mulus. Era Bupati, Achmad Husein mulai 2017 hingga kini, BIJ mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) di Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng bersama PT Sumarah Energi. Kini, BIJ mendapatkan penugasan berbeda yakni mengelola parkir di kawasan Menara Teratai serta membantu pengelolaan sampah RDF. Wakil dari BIJ yang hadir ke diskusi, Agistra Dea menyatakan tidak membawa data dan dianggap tidak cukup memiliki informasi.

Masalah Perumda Pasar

Tentang Perumda Pasar dibentuk dengan Perda Inisiatif DPRD Banyumas tahun 2014. Bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas pengelolaan. Setelah berdiri dan berjalan dua tahun, profit meningkat empat kali dan pelayanan membaik. Namun, deviden yang masuk sebagai pendapatan dalam APBD Banyumas belum ada.

Permasalahan lain adalah dicabutnya kewenangan Perumda Pasar Satria untuk menarik retribusi dari kedua pasar yang dikelola yakni Pasar Cilongok dan Pasar Karanglewas. Hal ini didasari adanya Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah khususnya Pasal 66. Dicabutnya kewenangan pengelolaan pasar yang kini menjadi dikelola kembali oleh Dinperindag, sehingga Perumda Pasar menjadi 'lumpuh'

"Masalah Perumda Pasar bukan di manajerial, melainkan karena kewenangan yang diambil alih pemkab karena pertimbangan regulasi mulai 2024 ini," kata Soelarso. Ia menambahkan, mulai 2020 hingga 2023, perumda sudah mendapatkan keuntungan dan disetorkan sebagai pemasukan PAD.

Mencari Solusi.

Terkait permasalahan yang ada, beberapa peserta diskusi melemparkan tanggapan. Tanggapan bernada prihatin dan gregetan atas kondisi BUMD itu.

Meski demikian, tetap muncul upaya mencari solusi serta dorongan agar BUMD kritis itu tidak dibubarkan. Namun harus sehat.

Beberapa penanggap diskusi adalah Iksanto, Purwadi Santosa, Gigih Algano, Bambang Widodo 'Dodit', Eddy Wahono, Bambang Hariyanto Bachrudin (BHB), Timbul Andi Wibowo, dan Bobby Listyo Widjatmoko. Secara umum, para penanggap diskusi menyatakan agar kedua BUMD perlu disehatkan. Serta tidak memberikan penyertaan modal sebelum dilakukan pembenahan dan peningkatan kinerja.

Beberapa masukan antara lain : perlunya evaluasi kelembagaan dan manajerial BUMD. Bila perlu diganti manajemen, maka perlu dilakukan penggantian. Butuh komitmen politik antara eksekutif dan legislatif untuk komitmen pembenahan BUMD. Perlunya mendorong peran pengawasan DPRD Banyumas dalam kontrol politik terhadap berjalannya BUMD serta mengantisipasi penyelewengan BUMD untuk mengantisipasi konflik kepentingan, penyelewengan anggaran. Menjadi keniscayaan, bila eksekutif dan legislatif berbeda pandangan dan kepentingan penyehatan BUMD bisa dilakukan.

Pembenahan BUMD ini diyakini bakal menjadi batu uji kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2024 mendatang. Mengingat ruang fiskal APBD Banyumas yang terbatas akibat pengembalian dana utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka BUMD yang sehat dan profit menjadi kebutuhan bersama.

Kembali ke tema diskusi : Apa Kabar BIJ dan Perusda Pasar? Maka jawabannya bisa dibilang, sedang tidak baik-baik saja. Kegiatan diskusi berlangsung dua jam, dari pukul 20.30 wib hingga 22.30 wib. (*)