Untung-Rugi Penundaan Pemilu 2024 bagi Presiden Jokowi

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis yang mencoba menimbang untung dan rugi perpanjangan jabatan presiden imbas dari wacana penundaan Pemilu 2024. Bila Pemilu 2024 ditunda, dimungkinkan terjadi perpanjangan jabatan presiden hingga dua tahun setelah masa jabatan berakhir. 

DALAM artikel Kompasiana penulis yang berjudul 'Ada Apa dengan Penundaan Pemilu 2024?', penulis berpendapat bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 adalah tidak perlu dan membuat kegaduhan. Tulisan yang dimuat Kamis 24 Februari 2022 ini menjadi artikel utama di laman Kompasiana. 

Wacana penundaan tersebut dilontarkan oleh dua tokoh nasional yakni Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Keduanya usul untuk menunda Pemilu 2024 dengan alasan memberikan waktu bagi pelaku ekonomi untuk pulih dan bangkit pasca pandemi Covid-19. 

Menurut keduanya, selama dua tahun awal pandemi (2020-2021) terjadi pelambatan ekonomi.  Mereka khawatirkan bila di 2024 diadakan pemilu dapat berimbas munculnya ketidakpastian situasi politik yang membawa efek kekhawatiran dunia usaha. Baik Bahlil maupun Cak Imin berdalih usulan tersebut datang dari kalangan pelaku usaha. 

Menurut penulis, menunda pemilu dengan alasan demi penyelematan ekonomi bukanlah dasar yang kuat. Memang betul, saat pemilu rawan terjadi konflik dan ketidakpastian tatanan politik karena bakal terjadi transisi kepimpinan nasional. Namun menurut hemat penulis, tahapan pemilu pun bakal memberikan efek berganda pada sektor ekonomi riil. Hal ini tentu membuat perputaran uang di kala pemilu menjadi tinggi. 

Motif Melanggengkan Kuasa

Wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat tanggapan. Menimbulkan kegaduhan. Juga kebimbangan. Dari penelusuran berita yang dilakukan peneliti, sehari pasca wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Cak Imin sudah muncul pendapat yang setuju dan tidak setuju terkait penundaan. 

Pendapat yang setuju seperti dilontarkan dari anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. 

Menurut Nusron, seperti dikutip dari detik.com, politisi Partai Golkar ini berpendapat setuju bila diperpanjang karena otomatis akan memperpanjang jabatan presiden, dan juga jabatan anggota DPR RI periode 2019-2024. Senada, Zulkifli Hasan juga setuju agar Pemilu 2024 ditunda dikutip dari viva.co.id dengan pertimbangan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. 

Kalau menurut pendapat penulis, penundaan pemilu bila dilihat dari hasrat atau ambisi ingin berkuasa/melanggengkan kekuasaan maka diperkirakan banyak yang setuju.