Nama-nama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 telah disepakati Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tugas dan tanggungjawab berat menyukseskan Pemilu 2024 sudah menanti.Â
SETELAHÂ melalui proses tahapan seleksi yang panjang, akhirnya terpilih 7 orang calon anggota KPU RI dan 5 orang anggota Bawaslu RI. Pada Kamis (17/2) tengah malam, mulai pukul 00.00 - 01.30 WIB, Komisi II DPR melakukan rapat pleno pemilihan. Sebelumnya dilakukan fit and proper test terhadap masing-masing calon. Rapat pleno penentuan nama calon pimpinan lembaga penyelenggara pemilu dilakukan dengan pemungutan suara. Hasilnya, muncul nama-nama terpilih. Selanjutnya, nama-nama calon komisioner KPU RI dan Bawaslu RI akan dibawa ke Presiden RI untuk dilantik. Tentunya kita mengucapkan selamat dan sukses serta doa kepada para nama-nama lolos seleksi.
Untuk seleksi akhir KPU RI ada 14 peserta. Ditetapkan peringkat 1-7 sebagai calon anggota terpilih, kemudian peringkat 8-14 adalah calon anggota cadangan. Adapun nama-nama tersebut adalah :
Calon Anggota KPU RI terpilih :
1. Betty Epsilon Idroos
2. Hasyim Asy'ari
3. Mochammad Afifudin
4. Parsadaan Harahap
5. Yulianto Sudrajat
6. Idham Kholik
7. August Mellaz
Calon Anggota KPU RI Cadangan
8. Viryan
9. Iffa Rosita
10. Dahliah
11. I Dewa Raka Sandi
12. Iwan Rompo Banne
13. Yessy Yatty Momongan
14. Muchamad Ali Safa'at
Calon Anggota Bawaslu RI Terpilih :
1. Lolly Suhenty
2. Puadi
3. Rahmat Bagja
4. Totok Hariyono
5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda
Calon Anggota Bawaslu RI Cadangan
6. Subair
7. Fritz Edward Siregar
8. Aditya Perdana
9. Mardiana Rusli
10. Andi Tenri Sompa.
Nantinya calon anggota terpilih akan dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo. Selanjutnya calon terpilih akan menggantikan anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2017-2022. Tugas berat di depan mata adalah mempersiapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Menurut para pengamat kepemiluan, Pemilu Serentak 2024 dipandang lebih berat daripada Pemilu 2019 lalu. Nantinya, dalam satu tahun, akan ada dua kali pemungutan suara, yakni pemilihan umum yang akan digelar 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah yang akan digelar 27 November 2024. Ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu.
Tantangan berat yang menghadang dalam Pemilu 2024 yang harus dicarikan solusi oleh para penyelenggara pemilu yang baru ini antara lain menurut penulis adalah :
1. Berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilu.
      Penyelenggara pemilu terpilih diharapkan melakukan terobosan dengan melakukan penyederhanaan dari aspek teknis. Misalnya yang sedang digagas dengan redesain surat suara. Harapannya apa yang sedang dilakukan oleh anggota KPU RI periode 2017-2022 untuk menyederhanakan surat suara bisa dilanjutkan oleh komisioner terpilih yang baru.
2. Berkaitan dengan aspek pemanfaatan teknologi informasi.
Penyelenggara pemilu terpilih diharapkan mematangkan rencana terkait penggunaan teknologi informasi (TI) dalam Pemilu 2024 mendatang. Saat ini sedang digagas dilakukan rekap elektronik dengan aplikasi Sirekap. Aplikasi ini pernah digunakan sebagai alat bantu dalam Pilkada 2020 lalu. Dan sedianya akan digunakan dalam Pemilu 2024 mendatang. Semoga hal ini bisa teralisasi, didukung dengan payung regulasi yang memadai.
Penggunaan teknologi juga diimbangi dengan keamanan data. Sehingga terhindar dari aksi peretasan dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dikelola oleh KPU.
3. Berkaitan dengan aspek regulasi
Karena tidak dilakukan revisi UU Pemilu, sehingga dasar hukum Pemilu 2024 sama denganPemilu 2019, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, dimungkinkanakan masih dijumpai permasalahan yang sama terkait regulasi pada Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019. Untuk itu, penyelenggara yang baru terpilih ini diharapkan bisa melakukan inovasi atau terobosan hukum yang telah menjadi bahan evaluasi dari penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu.
4. Berkaitan dengan aspek komunikasi publik dan partisipasi masyarakat
Maraknya hoaks atau kabar bohong yang melikupi tahapan Pemilu 2019 dirasa cukup mengganggu dan membingungkan, baik penyelenggara, peserta pemilu, maupun pemilih. Harapannya, penyelenggara pemilu yang baru bisa mengoptimalkan komunikasi publik antara KPU RI dengan publik dalam rangka mensosialisasikan program dan penyelenggaraan tahapan. Misalnya, optimalisasi medsos untuk penyebarluasan informasi dan mengedepankan peran humas. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan bisa mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
5. Berkaitan dengan aspek sumber daya manusia (SDM) penyelenggara
Aspek SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dibutuhkan sosok penyelenggara pemilu yang berintigritas dan profesional. Pada aspek teknis, diharapkan ada terobosan untuk menarik minat menjadi badan penyelenggara adhoc, misalnya petugas KPPS, PPS, dan PPK. Kekhawatiran beban kerja yang tinggi pada Pemilu 2019 lalu serta banyaknya korban jiwa dari petugas KPPS yang meninggal karena kelelahan diduga bisa mempengaruhi minat orang menjadi petugas. Untuk itu diperlukan terobosan dalam upaya menarik minat orang bergabung menjadi petugas penyelenggara.
Demikian harapan saya, semoga kedepan para Komisioner KPU RI dan Bawaslu RI periode 2022-2027 bisa melakukan inovasi dan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam fit dan proper test kemarin, masing-masing calon telah menjelaskan pandangan dan rencana kerja yang akan dilakukan, semoga apa yang sudah dipersiapkan bisa segera diimplementasikan. (*)
