ISTILAH kekacauan elektoral dilontarkan oleh Dewan Pembina Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem), Titi Anggraini. Ketika diwawancara dalam jaringan (daring) oleh Aiman Witjaksono (Kompas TV), ia memprediksi akan terjadi kerumitan penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak nasional bila digelar di tahun 2024. Â Berikut tayangan wawancara Aiman dan Titi Anggraini
Dalam tayangan tersebut, Titi menyatakan sudah melakukan simulasi dan mendapati adanya irisan / benturan jadwal antara gelaran Pilpres, Pileg dan Pilkada di tahun 2024. Sesuai regulasi yang berlaku saat ini, UU No 7 Tahun 2017 disebutkan Pilpres, Pileg dan Pemilihan DPD akan digelar April 2024, sedangkan pilkada serentak nasional digelar November 2024. Menurutnya, waktu penyelenggaraan yang berimpitan ini akan berimbas ke banyak hal. Risikonya adalah menurunkan kualitas pemilu itu sendiri.
"Potensinya terjadi kekacuan elektoral," kata Titi ketika ditanya oleh Aiman apa bahaya yang akan terjadi bila penyelenggaraan pilpres, pileg, dan pilkada serentak nasional di tahun 2024.
Menurut Titi, ia berharap dilakukan normalisasi penyelenggaraan pilkada sesuai siklus, yakni 2022 dan 2023. Hal ini bisa dilakukan dengan merevisi UU Pilkada, khususnya pada pasal yang mengatur soal waktu pelaksanaan pilkada. Wacana normalisasi merupakan bagian dari masukan pegiat kepemiluan dalam pembahasan RUU Pemilu. RUU Pemilu masuk dalam Prolegnas 2021, namun masih terjadi perbedaan pandangan dari fraksi-fraksi di DPR RI.
Jadwal Berimpitan
Sebagai catatan, pada tahun 2022 ada 101 daerah yang seharusnya menggelar Pilkada, mencakup Pilkada 7 provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Dan ada 76 kabupaten dan 18 kota. Sedangkan pada tahun 2023 ada 170 daerah yang seharusnya menggelar Pilkada, mencakup 17 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, SUmatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulses, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, serta Papua. Dan ada 115 kabupaten, serta 38 kota.
Pengaturan saat ini, pada Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan :
Pasal 201
Ayat (3) Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
Ayat (5) Gubernur dan Wagub, Bupati dan wabup, serta Walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2023.
Ayat (7) Gubernur dan Wagub, Bupati dan wabup, serta Walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
Ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.
Ayat (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan yang berakhir masa jabatannya  pada tahun 2023  sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil GUbernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024
"Bila Pilpres digelar bulan April, maka Mei masih dilakukan penghitungan suara. Kami sudah melakukan simulasi dengan ilustrasi Pilkada 2020 dengan perkiraan pada April dan Mei 2024 sedang berlangsung pembentukan panitia pemilihan suara (PPS), Â pemutakhiran data pemilih dan verifikasi calon perseorangan untuk pilkada. Â Belum lagi potensi ada pilpres dua putaran, tentunya sangat padat," kata Titi dalam program Aiman di Kompas TV.
Soal kesibukan di tahun 2024, Aiman menggambarkan bahwa ketika Pilpres dan Pileg sedang berlangsung, tahapan pilkada serentak nasional sedang dimulai. Kondisi ini menurut Titi akan mengakibatkan beban pekerjaan penyelenggara pemilu bertambah. Hal ini menurutnya akan mengakibatkan konsentrasi penyelanggara baik KPU dan Bawaslu terpecah sehingga rawan berkurangnya kontrol pengawasan dan profesionalitas.
"Pada sisi pemilih juga bisa mengakibatkan rasa jenuh. Dalam satu tahun bisa tiga kali datang ke TPS, untuk pilpres, kemungkinan pilpres dua putaran dan ke TPS saat pilkada. Berpotensi mengakibatkan suara tidak sah atau invalid," kata Titi.
Mencari Titik Temu
Apa yang disampaikan Perludem relevan dengan pandangan penyelenggara pemilu. Khususnya terkait beban tugas teknis pemungutan suara. Menurut anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari, penyelenggara pemilu kerja berat lantaran ada tujuh jenis pemilihan di tahun yang sama (Kompas, 5/2). Berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019 saat digelar pemilu serentak untuk lima jenis pemilihan, beban kerja penyelenggara pemilu yang berat mengakibatkan petugas di tempat pemungutan suara meninggal.
Menurut pandangan penulis, hingga hari ini belum terlihat ada kejelasan tarik ulur revisi  UU Pemilu. Pertama, ada perbedaan pendapat yang tajam antar fraksi di DPR RI, yakni ada yang setuju revisi, menolak revisi, dan revisi terbatas. Kedua, sikap pemerintah menyiratkan adanya penolakan terhadap revisi UU Pemilu.Â
Ketidakjelasan ini harus segera dicarikan titik temu, mengingat regulasi kepemiluan dibutuhkan untuk mendukung tata kelola pemilu guna perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu. Tentunya hasil evaluasi dan catatan kelemahan penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa menjadi masukan dalam penyusunan RUU Pemilu di masa datang. (*)
