Dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa sistem pembiayaan yang dilakukan oleh negara berkembang dan maju dapat menjadi acuan dan perencanaan pembiayaan tidak hanya untuk mengatasi kondisi pascabencana, tetapi juga untuk memitigasi risiko, mengembangkan strategi yang tepat, dan menetapkan peraturan yang jelas.Selain itu, ia mengatakan pemerintah dan swasta harus meningkatkan alokasi anggaran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan air di tingkat nasional dan daerah.
Di sisi lain, akses terhadap dana bantuan bencana sulit dilakukan di beberapa negara, misalnya terkait dengan hibah sebesar 3 juta dolar AS dari Asia Pacific Disaster Response Fund (APDRF) untuk negara-negara berkembang.Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan aktor pendukung, pemantauan, dan aturan yang jelas untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut.Sesi sintesis merupakan bagian dari program Proses Tematik ke-10 Forum Air Dunia, dimana koordinator setiap sesi menjelaskan hasil pertemuan. Ada enam subtema yang akan dibahas dalam Proses Tematik, yaitu Ketahanan dan Kemakmuran Air, Air untuk Manusia dan Alam, Pengurangan dan Manajemen Resiko Bencana, Tata Kelola, Kerja Sama dan Diplomasi Hidro, Pembiayaan Air Berkelanjutan, serta Pengetahuan dan Inovasi.
3. Indonesia Serukan Penyelamatan Danau
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, dalam pidato utamanya yang disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, di High Level Panel menyampaikan terima kasih atas respon positif dari berbagai pihak terhadap kebijakan tersebut. Undangan Pemerintah Indonesia untuk menghadiri panel tingkat tinggi ini.
World Water Forum ke-10 merupakan momen dan kesempatan untuk bertukar pikiran dan mengangkat isu-isu penting dalam upaya menyelamatkan ekosistem lahan basah yang unik dan bernilai tinggi, yaitu danau yang sangat rentan terhadap tekanan lingkungan.
Ia juga mengatakan bahwa danau memainkan peran penting dalam siklus makanan, penjernihan air, iklim, keanekaragaman hayati, serta memungkinkan kegiatan rekreasi dan tradisional.Indonesia juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan ekosistem danau untuk mengatasi ancaman bencana terkait air, tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.Â
Khususnya tujuan keenam mengenai memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.upaya untuk mewujudkan tujuan keenam SDG belum mencapai targetnya pada tahun 2030, dan volume danau air tawar dilaporkan berkurang setengahnya, dengan lebih dari separuh danau air tawar terbesar di dunia. danau-danau menyusut karena tekanan yang sangat besar akibat kombinasi penggunaan air dan tangkapan air yang berlebihan, serta krisis iklim.
Untuk mengatasi tantangan ini, banyak negara, termasuk Indonesia, telah memulai gerakan nasional penyelamatan ekosistem danau sejak tahun 2009, yang diikuti dengan perumusan kebijakan, pedoman dan rencana aksi untuk menyelamatkan danau-danau prioritas.dan menteri juga mengapresiasi Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) atas dukungan penuhnya dalam mengangkat pengelolaan danau ke dalam agenda global, serta berbagai upaya lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya pengelolaan danau berkelanjutan.
Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan apresiasi atas diadopsinya Resolusi 5/4 Majelis Lingkungan Hidup PBB (UNEA) tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan pada tanggal 2 Maret 2022 yang merupakan tiang  penting pengelolaan danau secara global. Ia menekankan bahwa pengelolaan danau berkelanjutan harus menjadi komponen integral dalam menyeimbangkan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi.
Terakhir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengajak semua pihak untuk menyusun komitmen konkrit dalam aksi kolaboratif pengelolaan danau berkelanjutan, dengan menetapkan target dan indikator yang disepakati untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan aksi kolaboratif tersebut.
- 4. Mempromosikan solusi kolaboratif baru untuk tantangan air global
Pemerintah Indonesia membuka prospek baru kerjasama dengan berbagai negara untuk mengatasi tantangan pengelolaan air global. Langkah kerja sama tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif yang telah dipaparkan pada World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali, pada 18 hingga 25 Mei 2024.Endra S. Atmawidjaja, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MPWH) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup serta Wakil Ketua Sekretariat I Panitia Nasional Forum Air Dunia ke-10, menyampaikan bahwa Deklarasi Menteri Forum Air Dunia ke-10 tentang "Air untuk Kemakmuran Bersama" merupakan sebuah langkah signifikan menuju kerja sama dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan air global, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air, yang kini harus dipraktikkan.
