Dunia Pendidikan Indonesia Butuh Konsep Center of Excellent dan Peningkatan Pendidikan Karakter

Kini mutu pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari pemeringkatan oleh word population riview 2021, Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. 

Saat ini Indonesia memang sedang menggiatkan kurikulum Merdeka yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). 

Secara konsep, kurikulum Merdeka ini memang hampir sama dengan pendidikan yang diterapkan di luar negeri. Namun sayangnya, penerapan kurikulum tersebut yang diaplikasikan di Indonesia justru terlihat memberatkan. 

Menurut data Kemenaker, lulusan dengan gelar diploma dan sarjana hanya sebanyak 13-14% dari 275 juta penduduk Indonesia. Sedangkan angkatan kerja Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah persentase mencapai 60%. 

Namun, perlu diketahui bahwa Revolusi Industri 4.0 sekarang ini lebih mengandalkan konsep padat modal dan artificial intelligence (AI) yang banyak didominasi pekerja dengan syarat minimal pendidikan adalah di bangku sekolah menengah atas (SMA). Lalu pertanyaannya, apa yang dibutuhkan pendidikan Indonesia untuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045 nanti?

Tatanan dunia pendidikan Indonesia perlu dirombak untuk membentuk tonggak kuat dalam mengusung kurikulum Merdeka. Perombaakan ini bisa dimulai dengan konsep center of excellent, yakni pembentukan pendidikan dengan mengutamakan mutu setiap sarana pendidikan di seluruh provinsi Indonesia. 

Demi mengutamakan mutu, hal ini bisa diawali dari biaya sekolah yang tidak mahal. Sebab, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang penduduknya masih memiliki penghasilah menengah ke bawah seperti NTT dan Papua. 

Apabila biaya pendidikan mahal, anak yang akan melanjutkan pendidikan hanya sedikit. Yang kedua, implementasi kurikulum Merdeka harus mengajak keterlibatan stakeholder pendidikan untuk ikut serta memajukan pendidikan yang merata. 

Nah untuk mendorong stakeholder pendidikan maka diperlukan restruktur kembali guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan guru honorer dan mengupayakan peningkatan sarana prasarana. 

Dalam pidato kenegaraan, presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 pada bidang pendidikan naik menjadi sekitar Rp 600 triliun dari sebelumnya di Rp 400 triliun. 

Hal ini tentunya sangat mendorong pembentukan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, diharapkan Kemendikbud Ristek sudah membagi anggaran yang ada untuk tiap-tiap kebutuhan, mana yang perlu diperbaiki, apakah sarana dan prasarananya atau kesejahteraan gurunya. Baru setelah itu alokasi dana turun untuk diberikan kepada pemerintah daerah.