Mohon tunggu...
Hanafi Izhar
Hanafi Izhar Mohon Tunggu... Lainnya - Penuntut Ilmu hingga akhir hayat

Senang ngopi dan berdiskusi.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Moderasi Beragama, Perlukah ?

20 April 2022   03:01 Diperbarui: 20 April 2022   11:44 412
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Selamat malam .. salam sejahtera untuk para pembaca dimanapun anda berada.

...

Kali ini saya akan membahas isu yang selalu muncul di negara multikultural  (heterogen). Disini saya tidak membahas agama secara spesifik, namun lebih kepada fenomena dibalik itu.

..

Apa sih yang dimaksud dengan moderasi? dan apa sih yang dimaksud Agama? Dalam KBBI moderasi diartikan "pengurangan kekerasan" dan "penghindaran keesktreman" , sedangkan penulis mengartikan moderasi sebagai sikap tengah yang bearti moderasi adalah sikap ketidakberpihakan terhadap kecenderungan buta (nafsu).

Untuk definisi agama, KBBI memberikan pengertian "ajaran" dan "sistem yang mengatur tata cara keimanan (kepercayaan) dan peribadatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya "

...

Di tengah hiruk-pikuk konflik Agama yang ada di Indonesia, Pemerintahan mendatangkan resolusi di bawah Kementrian Agama dengan menawarkan sebuah Konsep (ide) yang bertajuk  moderasi agama. Nah lucunya konsep ini juga diikuti dengan eskalasi konflik yang semakin tinggi, seakan-akan ide ini bukan menjadi solusi namun menjadi bara di tengah-tengah Api.

Menurut hemat penulis sedikit banyaknya ini juga disebabkan oleh kesalahan diksi dalam memilih tajuk,  penulis tidak menyalahkan ide dibalik moderasi beragama, namun jika kata "moderasi" yang mengindikasikan  ke-nisbi-an (relatif), disandingkan dengan "Agama" yang bermakna mutlak (eksklusif)  justru akan menjadi bias, terutama oleh kalangan awam (masyarakat umum). Tentu sebagaian besar masyarakat yang minim literasi akan salah memaknai konsep dari moderasi agama. Apalagi jika tajuk ini digaungkan di tengah defisit kepercayaan publik terhadap pemerintah disertai kefanatikan agama yang meningkat justru akan menimbulkan  permasalahan-permasalahan lain. 

Tegasnya penulis tidak menyalahkan "ide" dibalik konsep moderasi beragama, namun kesalahan dalam memilih diksi justru akan menimbulkan polemik baru. Kendati demikian yang terjadi biarlah terjadi, kita sebagai bagian dari masyarakat tetap harus mendukung program pemerintah ini dengan memberikan pemahaman yang utuh dan benar kepada publik tentang moderasi beragama.

...

Penulis pribadi melihat moderasi memang jawaban dari isu yang ada. Namun moderasi tidak serta merta didapati secara langsung tapi perlu proses yang panjang. Untuk sampai kepada sikap moderasi seseorang perlu mengayakan dirinya dengan literasi dan informasi sehingga akan mampu melihat sebuah permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikannya disertai kebijaksanaan akal sehat (wisdom). Inilah moderasi yang harusnya dituju/dicapai oleh pemerintah dimana seseorang dapat menyikapi masalah tidak lagi dengan "nafsu",atau yang penulis sebut diawal dengan "kecenderungan buta" namun penyelesaian tersebut didapati dengan kebijaksanaan pengetahuan. 

Lantas bagaimana solusinya?

Pertama,Pemerintah hendaknya fokus dalam memoderasi cara berpikir karena memang awal atau akar dari konflik agama adalah cara berpikir yang salah. Maka dari itu penulis lebih setuju apabila diksi yang dipilih setelah "moderasi" adalah "berpikir" bukan "agama" , Untuk dapat sampai kepada moderasi berpikir yang komunal,tentunya pemerintah perlu menjadi fasilitator dan distributor ide dari konsep moderasi tersebut. Dengan kata lain pemerintah menjadi aktor penting dalam memoderasi pikiran rakyatnya. Dapat kita lihat hal ini memang sudah terlaksana, walaupun belum mendapat hasil yang maksimal. 

Kemudian diantara PR lain untuk pemerintah ialah mendapat public trust (kepercayaan publik).Tentunya ini menjadi tugas terberat terutama di tengah hiruk pikuk permasalahan politik maupun sosial yang terjadi sekarang. Sederhananya untuk mendapat kepercayaan publik, pemerintah perlu memperhatikan transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggung jawaban) dalam mengolah negara. 

Jika kedua hal diatas sudah terpenuhi maka dengan sendirinya penulis yakin Indonesia akan menjadi negara yang minim konflik. Maka jika salah satu dari konflik major dalam negara ini sudah terselesaikan, tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada kedua belah pihak (pemerintahan dan masyarakat umum), sehingga negara dapat lebih memfokuskan diri agar dapat menjadi negara yang maju.

...

mungkin sekian saja uraian dari penulis terkait moderasi agama, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun