Mohon tunggu...
Hana Al Hanifah
Hana Al Hanifah Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

love u my self

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Konsitusi Indonesia: Refleksi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

13 Juni 2024   12:10 Diperbarui: 13 Juni 2024   12:10 77
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga menjadi basis dalam penyusunan konstitusi, yaitu UUD 1945. Konstitusi ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat. Esai ini akan membahas bagaimana konstitusi Indonesia merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan tantangan dalam implementasinya.

Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konstitusi Indonesia

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa

    UUD 1945 mengakui kebebasan beragama dan menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing.

  2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

    Konstitusi Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28A hingga 28J mengatur berbagai hak dasar, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

  3. Persatuan Indonesia

    Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini mencerminkan nilai persatuan yang menjadi landasan untuk menjaga integritas dan keutuhan bangsa, di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.

  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

    Sistem demokrasi Indonesia yang berbasis musyawarah dan perwakilan tercermin dalam Pasal 18 hingga 22 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan sistem perwakilan rakyat. Proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat menunjukkan bagaimana nilai kerakyatan diterapkan dalam tata kelola negara.

  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

    HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
    Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun