Apabila pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat, maka kesenjangan informasi akan semakin melebar, memfasilitasi penyebaran disinformasi secara cepat, yang dapat semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Komunikasi politik yang efektif harus melibatkan dialog dua arah, di mana pemerintah tidak hanya mengkomunikasikan kebijakan, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Saat kebijakan dijelaskan dengan jelas dan mudah dimengerti, serta pemerintah menunjukkan empati terhadap masalah rakyat, maka kepercayaan publik dapat dipertahankan.
3. Dampak Krisis Kepercayaan terhadap Stabilitas Pemerintahan pada Tahun 2024
Pada tahun 2024, dampak krisis kepercayaan semakin nyata. Salah satu akibat dari penurunan kepercayaan publik adalah berkurangnya legitimasi pemerintah. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan cenderung tidak mendukung kebijakan pemerintah dan dapat memicu protes serta ketidakpuasan yang lebih luas. Hal ini dapat merusak stabilitas sosial dan mempengaruhi kelancaran pemerintahan.
Selain itu, krisis kepercayaan juga dapat memengaruhi kinerja lembaga-lembaga negara. Saat keyakinan pada lembaga negara menurun, institusi tersebut rentan terhadap disfungsi dan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Ketidakmampuan ini dapat berujung pada ketidakstabilan politik dan sosial yang lebih besar.
Namun, jika komunikasi politik dilakukan dengan baik, pemerintah dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Berbicara dengan transparan dan jelas memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki relasinya dengan masyarakat, mengurangi ketidakpastian, dan mendapatkan kembali kepercayaan publik yang telah hilang. Komunikasi politik yang berhasil bukan hanya menginformasikan, tapi juga menegaskan tekad pemerintah untuk menyelesaikan isu dan melaksanakan kebijakan yang telah diumumkan.
Penutup
Ketidakpercayaan dan hubungan politik yang tidak efektif merupakan masalah serius bagi kestabilan pemerintah Indonesia pada tahun 2024. Kepercayaan publik yang rendah dapat merugikan legimitasi pemerintah, memperparah ketegangan sosial, dan mengancam kestabilan politik.Â
Maka, pemerintah perlu mengingatkan kualitas komunikasi politik mereka dengan fokus pada tranparansi, responsivitas, dan empati dalam setiap keputusan yang dibuat. Pembangunan kepercayaan publik dapat diperkuat melalui komunikasi politik yang efektif dan inklusif, yang akan membantu menjaga stabilitas pemerintahan Indonesia ke depan.
Referensi:
Ricklefs, M. C. (2012). Indonesia: The Southeast Asian Nation. Palgrave Macmillan.
