Atau jika dipikir dengan cara terbalik, kita juga bisa mencari calon legislatif maupun calon kepala negara atau kepala daerah yang dalam kampanyenya berani menjanjikan program kerja berwawasan lingkungan.
Bambang Soepijanto, yang dulu pernah menjabat sebagai Dirjen Planologi Kehutanan tadi, kini maju dalam pemilu 2019 sebagai calon legislatif DPD DIY. Dalam visi dan misi yang beliau jabarkan, terdapat beberapa poin menarik yang menyebut tentang lingkungan.
"Mewujudkan keserasian lingkungan hidup di seluruh wilayah Provinsi DIY"
Pada poin empat tertulis:
"Meningkatkan sumber-sumber air bersih di seluruh wilayah Provinsi DIY."
Pada poin enam tertulis:
Meningkatkan redistribusi kesejahteraan melalui perhutanan sosial (kombinasi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.
Tiga dari tujuh poin misi Bambang Soepijanto ini memiliki orientasi lingkungan yang tegas. Bahkan poin enam memuat istilah yang cukup menarik, yaitu "perhutanan sosial", yaitu mengimplementasikan kombinasi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Konsep integrasi ini memang sering digadang-gadang sebagai bentuk praktik agribisnis yang efektif, efisien, produktif, dan berwawasan lingkungan.Â
Tiap-tiap sektor menjadi daya dukung dari sektor lainnya. Limbah dari peternakan dapat menjadi pupuk organik bagi pertanian dan perkebunan, dan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan selain menghasilkan komoditas bernilai jual ekonomi, juga dapat didaur menjadi pakan ternak di peternakan. Alhasil, praktik ini membuahkan siklus agribisnis tanpa limbah alias "zero waste".
Selain itu, isu lingkungan hidup dan sumber air bersih juga kerap menjadi permasalahan sendiri di Provinsi DIY. Bencana kekeringan di Gunung Kidul maupun polusi di Kota Yogyakarta, menjadi pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang kelak menjadi pemimpin politik di provinsi ini, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka itu, sangat penting bagi warga Daerah Provinsi Yogyakarta untuk mulai mempertimbangkan isu lingkungan dalam menentukan pilihan saat pemilu.