Financial Distress dan Ruang Fiskal Pemda NTT yang Tertekan

Tulisan ini terinspirasi dari  kondisi keuangan dan APBD NTT yang tertekan karena kewajiban pemerintah propinsi NTT membayar hutang kepada PT SMI senilai Rp 1,003 triliun, dicicil selama delapan tahun  yang ditinggalkan oleh mantan gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan mantan wakil gubernur Joseph Nae Soi. Beban hutang tersebut menimbulkan finansial distress (kesulitan keuangan) serta ruang fiskal propinsi NTT semakin tertekan.

Finansial distress merupakan suatu tahap penurunan kondisi finansial yang terjadi pada perusahaan yang mengalami likuiditas atau kebangkrutan (Fatmiwati & Luhgiatno, 2017). 

Fenomena lain dari finansial distress adalah perusahaan yang cendrung mengalami kesulitan likuiditas yang di tunjukan dengan kemampuan perusahaan yang semakin menurun dalam hal pemenuhan kewajiban kepada pihak kreditur (kewajiban melunasi hutang).

Kondisi finansial distress dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor umum, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor umum penyebab finansial distress adalah  faktor yang terjadi pada suatu masyarakat yang terdiri atas sektor usaha, sektor sosial, sektor teknologi dan sektor pemerintah. 

Faktor eksternal adalah faktor penyebab yang berasal dari luar perusahaan  yang terdiri dari sektor pelanggan, sektor pemasukan, sektor pesaing. Sedangkan faktor finansial distress internal adalah faktor yang berasal dari internal perusahaan seperti keputusan dan kebijakan di buat di masa lalu yang tidak tepat,  serta kegagalan manajemen dalam bertindak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Alat ukur untuk memprediksi terjadinya finansial distress yaitu dengan mengukur kinerja keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah disusun secara akurat. 

Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat di butuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal perusahaan karena informasi tersebut dapat memberikan gambaran mengenai hasil yang telah dicapai perusahaan dalam jangka waktu tertentu sehingga informasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kinerja keuangan baik akan berpotensi menekan finansial distress menjadi semakin kecil.

Sedangkan ruang fiskal merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran yang memampukan pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam keseimbangan posisi keuangan pemerintah.

Dalam teori akuntansi ruang fiskal di hitung dari total pendapatan daerah di kurangi belanja wajib (mandatori) dan belanja terikat.  Belanja wajib adalah belanja yang proporsinya telah di tetapkan undang-undang seperti belanja pendidikan, belanja kesehatan.  

Sedangkan  belanja terikat adalah belanja yang tak terhindarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga dan belanja subsidi. Sisa anggaran setelah dikurangi belanja wajib dan belanja terikat akan digunakan oleh kepala daerah untuk membiayai program prioritas dan sarana prasarana publik yang di butuhkan. 

Dengan demikian ruang fiskal menunjuk pada sisa anggaran yang dapat digunakan oleh kepala daerah untuk kepentingan diskresinya. Sisa anggaran yang di maksud di tentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang sudah di tetapkan penggunaannya dan belanja tertentu, serta besar kecilnya belanja terikat dan belanja mandatori (wajib).