Derita di Tengah Lautan : Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia di Kapal Perikanan Asing

 

Berdasarkan konvensi internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran, ABK Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dalam proses perekrutan dan mengawasi negara-negara yang menjadi sumber, transit, maupun tujuan pekerja migran, khususnya ABK, untuk mencegah penipuan dan pemaksaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak ABK tidak menerima hak-hak mereka. Negara tempat mereka bekerja sering kali abai terhadap tanggung jawabnya, meskipun hukum internasional menjamin perlindungan hak asasi manusia di mana pun pekerja berada.

Kasus kapal China Long Xing 629 menjadi bukti nyata lemahnya implementasi perlindungan hukum, menunjukkan bahwa pada masa itu, regulasi yang ada belum efektif mengatasi eksploitasi. Hal ini mengindikasikan perlunya kajian mendalam terhadap bentuk perlindungan hukum dan pelaksanaanya secara komprehensif. Kasus ini tetap harus menjadi perhatian oleh instansi terkait guna mencegah adanya kerusakan hubungan diplomatik antar negara yang terlibat.

Sebagai langkah korektif, pemerintah Indonesia harus memperkuat regulasi domestik, meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tujuan, dan mendorong penegakkan hukum yang lebih tegas di wilayah yurisdiksi asing. Selain itu, transparansi dalam proses perekrutan dan perlindungan berbasis teknologi, seperti penggunaan sistem pelacakan satelit untuk memonitor kapal, perlu diterapkan. Di tingkat global, diplomasi yang lebih proaktif dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap konvensi internasional, dengan memberi sanksi kepada pelaku eksploitasi.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja migran sekaligus meningkatkan reputasinya di komunitas internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan hak asasi manusia.