Manuver Elit, Memantik Nalar Publik

Baru-baru ini kita telah menyaksikan Presiden Jokowi melantik puluhan jajaran pembantunya. Menteri bahasa indahnya. Dari sekian banyak spekulasi yang terbentuk, banyak terpatahkan. Bahkan diluar nalar. Berikut serba-serbi pembentukan kabinet Jokowi yang menghentak emosional publik.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT Jakarta. sumber: okezone.com

1. Bergabungnya Prabowo

Menjadi rival Joko Widodo dalam Pilpres 2019, membuat Prabowo tak diperhitungkan untuk berada dalam jajaran kementerian. Selama Jokowi menjabat di periode pertama pun Prabowo seringkali melontarkan kritik. Kian keras dan memanas di masa kampanye. 

Persaingan secara gimmik maupun argumen diantara kedua belah pihak berlangsung sengit. Ketika hasil pemilu diumumkan pun, Prabowo sempat menolak kekalahannya. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penjajakan silaturahim pada dua kubu ini. 

Diawali dengan pertemuan bersama Pak Jokowi di MRT yang baru saja diresmikan. Berlanjut menjajaki pertemuan dengan Bu Mega ditemani nasi goreng buatannya. Hingga hadirnya Prabowo ketika kongres PDIP di Bali. 

Tak hanya Jokowi dan PDIP, bahkan Prabowo melakukan komunikasi politik dengan ketum partai pengusung Jokowi seperti Ketua Umum PKB dan Nasdem. Belakangan jatah 2 kursi menteri bagi Gerindra cukup membuat gerah bagi partai pendukung Jokowi sekaligus memantik kekecewaan bagi pendukung Prabowo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sumber: postkotanews.com

2. Diangkatnya Tito sebagai Mendagri

Moncernya Tito dalam mengangkat nama baik Polri memang diakui banyak pihak. Terlepas banyaknya pro-kontra atas penanganan aksi mahasiswa yang merenggut nyawa. Dibawah kepemimpinan Tito Polri begitu sering tampil menjadi sorotan publik. 

Bahkan memiliki program khusus di media televisi swasta yang turut mendongkrak popularitas Polri. Namun, pengangkatan Tito sebagai Menteri Dalam Negeri mengagetkan publik. Baru kali ini Mendagri dijabat oleh orang dari unsur kepolisian. Sebelumnya Mendagri lebih sering diisi oleh sosok berlatar belakang militer maupun sipil.

Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Pudjiastusi. Sumber: tempo.co

3. Tidak Terpilihnya Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2

Siapa yang tak kenal dengan Bu Susi? Orang bahkan banyak mengenalnya dengan satu kata saja yaitu 'Tenggelamkan!'. Kata itu begitu melekat pada Susi selama bekerja sebagai Menteri KKP. Ia secara bar-bar melakukan pengeboman dan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan. Aksinya tersebut bahkan membuat hubungan Indonesia dan negara terkait agak goyang. 

Tak hanya itu, Bu Susi juga melakukan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Alat tangkap tersebut dianggap dapat merusak terumbu karang. Padahal alat tangkap tersebut telah banyak digunakan oleh nelayan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Di wilayah tersebut jumlah nelayan terbilang sangat tinggi ketimbang di pulau lainnya. 

Pelarangan tersebut membuat gejolak dan demonstrasi besar-besaran oleh nelayan cantrang. Namun Bu Susi tetap memiliki pendukung yang tidak sedikit. Orang banyak lebih simpatik kepadanya karena kebijakannya dianggap tepat. Yaitu melakukan penyelamatan terhadap lingkungan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Sumber: merdeka.com

4. Nadiem Makarim jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sosok Nadiem begitu melekat dengan aplikasi Gojek. Bahkan pengangkatannya membuat publik berseloroh via medsos bahwa setelah ini pembayaran SPP akan dilakukan via Go Pay. Adapun Guru ketika akan memulai kelasnya dan menanyakan kepada muridnya ingin belajar apa, muridnya akan menjawab 'Sesuai aplikasi pak'. 

Guyonan ala netizen ini sedikit banyak menggambarkan kegamangan publik dibalik keputusan Jokowi menugaskan Nadiem mengurus pendidikan. Sebagian bahkan menganggap tak tepat sasaran dan menyangsikan persoalan pendidikan bisa diselesaikan oleh pemuda berusia 35 tahun tersebut.

Menko PMK Muhadjir Effendy Sumber: liputan6.com

5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Muhadjir Effendi eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengganti Anies Baswedan di tiga tahun terakhir periode pertama Presiden Jokowi. Selama menjadi Mendikbud ia kerap membuat kebijakan yang memantik respon publik. 

Diantaranya yaitu full day school dan sistem zonasi. Full day school diterapkan agar siswa bisa berkegiatan di sekolah dari pagi jam 7 hingga sore jam 4. Berlangsung 5 hari, senin hingga jum'at sehingga sabtu dan minggu libur. 

Sebagian sekolah telah menjalankannya hingga saat ini. Namun beberapa masih menyesuaikan dan tidak sedikit yang menolak. Alhasil kebijakan ini belum dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

Selain FDS, sistem zonasi juga memantik gairah publik di bidang pendidikan. Sistem zonasi membuat penerimaan siswa baru harus mengutamakan yang terdekat jaraknya antara sekolah dan tempat tinggalnya. Tak hanya penerimaan siswa baru, belakangan penempatan tenaga pengajar juga mempertimbangakan hal tersebut. 

Ada yang merespon positiv dengan menyebut Indonesia tengah menjajaki pola pendidikan di Jepang, namun tak sedikit yang merasa terganggu dengan adanya perubahan tersebut. Pro kontra kebijakan Muhadjir selama menjabat sebagai Mendikbud cukup mengagetkan publik ketika ia diangkat sebagai Menko PMK di periode kedua Presiden Jokowi. 

UJIAN NALAR POLITIK BAGI PUBLIK

Penyusunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf di periode kedua ini cukup mengejutkan publik. Begitu banyak bursa berseliweran, namun beberapa nama yang terpilih justru tak pernah terlintas di pikiran. Publik yang sempat terbelah saat pilpres, kini sekat cebong-kampret kian terkikis. 

Belakangan keduanya memunculkan ekspresi kekecewaan atas kesediaan Jokowi dan Prabowo untuk saling bersinergi bagi bangsa kedepan. Itulah politik, bersifat dinamis dan unpredictable. Kita bisa saja berasumsi, berspekulasi hingga melahirkan justifikasi-justifikasi atas buah pikiran kita sebagai pendukung. 

Namun elit memiliki nalar dan pertimbangan sendiri yang belum tentu mengakomodir atau bahkan berlawanan dengan keinginan para pendukungnya. Kedewasaan publik dalam politik tengah diuji dalam gelaran pemilu tahun ini. 

Yang jelas, ketidaksesuaian realitas dan keinginan ini jangan sampai membuat kita kehilangan harapan atas upaya memperbaiki bangsa kedepan. Kita harus memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi Jokowi-Ma'ruf beserta jajaran menterinya untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab. Tentunya bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini.