Kinerja pengelolaan Irigasi
Salah satu tujuan pengelolaan irigasi adalah mengoptimalkan luas tanam. Infrastruktur irigasi bukan barang murah. Contoh jaringan Irigasi Raknamo, untuk luasan 1.250 Ha menghabiskan Rp. 98 Milyar. Berarti per Ha menghabiskan dana Rp. 78,4 juta. Belum lagi biaya konstruksi bendungan yang sebesar 710 milyar (termasuk untuk air baku dan pembangkit listrik). Masih ditambah lagi dengan biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irgasi.
Dengan nilai aset infrastruktur irigasi yang begitu besar tentu harus diikuti dengan peningkatan produksi pertanian yang signifikan. Apabila produktivitas sawah irigasi teknis tidak jauh berbeda dengan sawah tadah hujan, jelas ini  kerugian finansial.
Kondisi yang ada berdasarkan data BPS, hanya seluas 67.707 Ha saja lahan padi sawah yang bisa 2 kali tanam. Luasan ini hanya 48,21% dari ekspektasi. Apalagi produktivitas padi di NTT masih rendah, yaitu rata-rata 3,6 ton/Ha.
Meskipun tidak serta merta ini adalah indikasi rendahnya pengelolaan irigasi, tapi juga kinerja pengelolaan usaha tani padi sawah punya andil. Â Setidaknya, IP yang kecil ini patut dikaji kembali apa permasalahannya. Apakah faktor ketersediaan air, masalah sarana produksi pertanian atau petani yang malas.
Rumusan Permasalahan
Salah satu permasalahan yang mendasar adalah lemahnya Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI). KPI terdiri dari; (1) unsur instansi pemerintah yang membidangi irigasi, (2) Komisi Irigasi dan (3) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Permasalahan ini menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan, diantaranya yaitu:
(1) Banyak sawah irigasi kurang terlayani  karena kondisi jaringan irigasi yang buruk.
(2) Di lokasi yang lain, banyak saluran irigasi yang kurang dimanfaatkan.
(3) Rehab jaringan pada saat yang tidak tepat dan menutup air irigasi berbulan-bulan sehingga menyebabkan terhentinya kegiatan usaha tani.Â
