Hal tersebut juga harus didukung oleh regulasi yang kuat serta peran serta dari seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait untuk menegakkan aturan. Bobroknya birokrasi juga menjadi salah satu penyebab mudahnya barang-barang ilegal masuk ke Indonesia. Reformasi birokrasi terutama yang berkaitan langsung dengan sektor ekspor impor perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan pemasukan negara dari sektor pajak terutama cukai barang impor yang masuk ke Indonesia cukup besar dampaknya pada APBN. Sehingga apabila pemerintah tidak waspada maka kerugian besar pula yang akan diderita.
Selain itu, aturan pemblokiran ponsel BM yang akan mulai berlaku pada Agustus 2019 perlu diapresiasi. Namun, perlu menjadi perhatian pula jangan sampai nantinya aturan ini hanya ditegakkan sebentar saja. Menanggapi aturan tersebut perlu dukungan dari semua pihak yang berkecimpung dalam dunia perdagangan ponsel pintar di tanah air saat ini.Â
Tanpa adanya dukungan dan eksekusi dari aturan tersebut maka tidak ada gunanya aturan tersebut dibuat oleh pemerintah. Oleh karenanya, hal-hal tersebut perlu lah menjadi perhatian serius oleh pemerintah demi menghindari kerugian yang diderita akibat maraknya barang-barang black market dalam pusaran perdagangan Indonesia.
