Siapkah Kita Menghadapi Bonus Demografi?

Populasi Muda Memuncak: "Siapkah Kita Hadapi Bonus Demografi?"

By : Halimatus syakdiah

Badan Pusat Statistik mengungkapkan Indonesia tengah berada dalam fase penting dalam sejarah demografinya. Fenomena yang dikenal sebagai bonus demografi kini menjadi topik hangat yang dibahas di berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat umum. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) (Todaro, M. P., & Smith, S. C., 2015). Kondisi ini dianggap sebagai peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah: Apakah bonus demografi ini akan membawa negara kita menuju kemakmuran atau kegagalan ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat dari berbagai aspek, termasuk kesiapan negara dalam memanfaatkan peluang ini dan tantangan yang harus dihadapi. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai potensi dan tantangan bonus demografi di Indonesia, dengan fokus khusus pada Provinsi Sumatera Selatan, serta bagaimana langkah strategis Polri  dalam menghadapinya?

 

Memahami Bonus Demografi

Apa itu Bonus Demografi?

 

Sumber : https://komunita.widyatama.ac.id/

Bonus demografi adalah periode di mana suatu negara memiliki proporsi penduduk usia produktif yang tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (Mason, A., 2001). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mulai memasuki periode bonus demografi sejak tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada periode ini, jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 70% dari total populasi, memberikan potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara.

 

Bonus Demografi di Sumatera Selatan

Gambaran Demografi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang turut merasakan dampak bonus demografi. Berdasarkan data BPS Sumatera Selatan, pada tahun 2020, proporsi penduduk usia produktif di provinsi ini mencapai sekitar 68% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonominya melalui optimalisasi sumber daya manusia yang dimiliki.

 

Sumber : Caritas.id diolah dengan Canva Ilustration

Tantangan dalam Memanfaatkan Bonus Demografi

Meskipun menawarkan potensi besar, bonus demografi juga membawa berbagai tantangan yang harus diatasi agar tidak berubah menjadi malapetaka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2021 mencapai 6,49%. Di Sumatera Selatan sendiri, angka pengangguran berada pada kisaran 5,7%, menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia produktif yang belum terserap dalam lapangan kerja yang memadai (Badan Pusat Statistik, 2020).

2. Kualitas Pendidikan yang Belum Merata

Kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk di Sumatera Selatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan pada tahun 2020 berada di angka 70,49, di bawah rata-rata nasional sebesar 71,94 (Badan usat Statistik, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan masih perlu ditingkatkan.

3. Potensi Peningkatan Kriminalitas dan Konflik Sosial

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif tanpa diimbangi dengan kesejahteraan dan lapangan kerja yang memadai dapat meningkatkan risiko kriminalitas dan konflik sosial (Murshed, S. M., & Gates, S., 2005). Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas dan keamanan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan investasi.

 

Bagaimana Peran Polri dalam Menghadapi Bonus Demografi ?

Menyadari tantangan-tantangan tersebut, Polri memiliki peran  dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, beberapa langkah strategis yang dapat diambil Polri untuk memaksimalkan potensi bonus demografi :

 

1. Program "Polri Sahabat Pemuda"

Melalui program ini, Polri  bisa menginisiasi program yang berfokus pada pemuda sebagai agen perubahan. Program ini melibatkan kolaborasi antara Polda, sekolah, dan organisasi kepemudaan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini juga dapat mencakup pelatihan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, serta pelatihan untuk mengenali dan melaporkan potensi kejahatan di lingkungan sekitar.Manfaatnya Membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan pemuda, serta menciptakan hubungan yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat.

2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan

Polri dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan masyarakat usia produktif:

• Program Pelatihan Keterampilan: Bekerjasama dengan dinas tenaga kerja dan lembaga pelatihan untuk menyediakan pelatihan vocational bagi pemuda pengangguran.
• Pendidikan Hukum di Sekolah: Mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai hukum dan ketertiban di institusi pendidikan untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal:

• Polri dapat memfasilitasi dan mendukung program-program pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal, seperti pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, dan akses kepada pembiayaan mikro. Fokusnya pada menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang memiliki potensi besar di Sumatera Selatan, seperti agrobisnis dan pariwisata. Relevansi dengan Bonus Demografi yaitu Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan mencegah pengangguran yang bisa mengakibatkan potensi masalah sosial.

4. Peningkatan Kesadaran Sosial dan Solidaritas:

• Polri dapat mempromosikan program-program yang mendorong peningkatan solidaritas sosial, misalnya melalui kegiatan gotong-royong, bakti sosial, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Fokusnya adalah membangun kohesi sosial yang kuat di tengah masyarakat yang beragam. Relevansi dengan Bonus Demografi yaitu Memastikan kohesi sosial tetap terjaga meskipun ada tekanan demografi yang bisa menyebabkan konflik sosial.