Kedua, mode pemilihan elit di dalam kepemimpinan partai, termasuk seleksi calon legislator. Apakah seleksi dilakukan secara sistemik dan terbuka atau tergantung kehendak perseorangan elit? Ketiga, representasi dan level inklusivitas. Sejauh mana kelompok-kelompok dalam masyarakat mendapatkan ruang representasi di internal parpol? Keempat, sistem transparansi dan akuntabilitas. Apakah tersedia mekanisme aksesibilitas partai oleh seluruh anggota dan publik serta pertanggungjawaban tata kelola partai secara terbuka atau tidak?
Kelima, konferensi dan konvensi Parpol (dengan nama munas, muktamar, dan sebagainya). Apakah forum tertinggi partai, sebagai forum pengambilan keputusan puncak, telah menunjukkan pagelaran puncak demokratisasi tata kelola internal parpol atau sebaliknya eksposur agenda dan mekanisme-mekanisme yang bertentangan dengan demokrasi?
Keenam, derajat institusionalisasi. Apakah parpol mampu bertahan sesuai dengan visi dan masi para pendiri dan kelembagaan dikonteskan dengan perkembangan situasi dan dinamika politik, ataukah hanya dipertahankan sebagai kepemilikan personal para pemimpinnya?
Dalam tiap indikator, jawaban dengan tone negatif lebih relevan bagi Partai Golkar—dan hampir seluruh partai politik kita, belakangan ini. Itulah ujian bagi Munas Jakarta dan kepemimpinan Golkar yang dihasilkannya. Oleh karena itu, munas tersebut harus menawarkan antitesis atas kepemimpinan berbasis dan berorientasi pragmatisme, baik di Golkar maupun di DPR.
Jika kepemimpinan hasil Munas Jakarta gagal menghasilkan antitesis dan mendeligitimasi hasil Munas Bali, maka ujian demokratisasi berpindah ke pundak pemerintahan negara. Sebab, konfigurasi kuasa di DPR yang cenderung monolitik di tangan KMP akan lebih meneguhkan pertunjukan pragmatisme-transaksional (dimana Golkar menjadi pemain inti) daripada konsolidasi demokrasi dalam sistem politik kita.
