Muhammadiyah, Salafisme, dan Problem Kultural Yang Dihadapi

Nun jauh di sana, kehebatan lembaga-lembaga pendidikan, RS, AUM, serta peran-peran Muhammadiyah bagi bangsa yang di-branding sedemikian rupa, mulai membuat kita besar baju, tapi tidak diimbangi dengan pembenahan perubahan metodologi dakwah ke dalam. Kehebatan itu, faktanya tidak berkontribusi ke daerah-daerah. Karena secara struktural organisatoris, hubungan pusat dengan daerah sangat jauh, padahal dunia tengah berjalan ke arah revolusi digitalisasi yang menghilangkan jarak. Komunikasi intra organisasi pun tidak berjalan dengan baik, sebagai dampak ekslusifnya PP.

Ketika daerah mengirim siswa ke pendidikan ulama Tarjih juga sangat sulit dan berat karena terbatasnya kuota. Apalagi waktu menunggu produknya cukup lama, yaitu pendidikan 4 tahun dan pengabdian 3 tahun. Jangka pendek, adalah meminta bantuan mubaligh tarjih ke PP yang ditempatkan di daerah dengan biaya daerah sendiri seperti da'i Benum zaman dulu, itupun tidak tersedia. 

Sebenarnya bukanlah rahasia umum, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan kesehatan Muhammadiyah itu terkenal mahal, profit oriented, dan sangat tidak ramah bagi kantong kader-kadernya sendiri. Rata-rata direktur serta manajemen lembaga kesehatan dan pendidikan di Muhammadiyah malah di dominasi kelompok MuNas yang berorientasi kuantitas, bukan kepada kualitas Muhammadiyah. Mereka inilah yang akhirnya membuat wajah persyarikatan seperti sebuah korporasi besar. Hebat dengan bangunan fisik dan mengembangkan sayap usaha, tapi melemah di sisi dakwah.

Muhammadiyah harus berbenah. Karena kegelisahan-kegelisahan kader di beberapa daerah ketika mengamati mulai bergesernya manhaj pada akar rumput, tampaknya semakin menguat. Pimpinan Pusat-pun semestinya cepat merespon gejala ini, agar kelompok Kyai Dahlan tetap mendominasi dan mayoritas dalam posisinya.

Penulis, adalah Sekretaris PD Muhammadiyah Barito Utara