Kerja sama ini terkait kepada industri pertahanan dimana Indonesia dan Korea Selatan bekerjasama dalam pembangunan alutsista seperti pembuatan kapal selam, Pesawat T50 dan jet tempur KFX/IFK. Kerja sama ini mampu membantu Indonesia untuk mengembangkan teknologi dalam bidang pertahanan.
Defense Diplomacy for Defence Capabilities
Indonesia dan Korea Selatan turut mengadakan pelatihan gabungan antara prajurit Kopassus dan prajurit Korea Selatan. Pelatihan gabungan ini menjadi kesempatan bagi prajurit antarnegara untuk mempelajari teknik dan strategi pertahanan guna meningkatkan kualitas masing-masing.
Defense Diplomacy for Confidence Building Measures
Dalam hal ini, Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerja sama dalam hal pertahanan siber. Ditengah era perkembangan teknologi, adanya ancaman siber sangat memungkinkan untuk terjadi sehingga mampu mengganggu kestabilan negara. Melalui kerja sama ini, Cyber University di Indonesia turut didirikan untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai bidang pertahanan siber dan mampu menghasilkan tenaga-tenaga ahli untuk meningkatkan pertahanan negara.
Bentuk-bentuk kerja sama diatas menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan sudah saling mempercayai satu sama lain untuk meningkatkan pertahanan. Disini New Southern Policy juga menyorot Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya meningkatkan pertahanan terutama menjaga keamanan di wilayah Asia Tenggara.
Pada pertemuan ASEAN-Republic of Korea Defence Ministers’ Informal Meeting yang diselenggarakan pada 10 November 2021 secara virtual, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra menyatakan bahwa New Southern Policy disambut baik oleh Indonesia guna menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Indonesia siap mengambil peran dalam penjagaan perdamaian.
Pelaksanaan New Southern Policy juga bertujuan agar Indonesia sebagai bagian dari ASEAN dalam menjalani diplomasi pertahanan ini mampu memberikan kontribusi dalam menghadapi krisis di Semenanjung Korea. Seperti yang telah diketahui bahwa Korea Utara memiliki senjata nuklir dimana hal tersebut mampu mengganggu keamanan internasional. Indonesia memiliki wilayah yang cukup berdekatan dengan Semenanjung Korea dimana jika Korea Utara melakukan peluncuran senjata nuklir, dampak yang diakibatkan mampu mempengaruhi Indonesia mulai dari pertumbuhan ekonomi yang akan menurun, terancamnya keamanan di kawasan Asia Tenggara, hingga memungkinkan untuk terjadinya perluasan medan perang dari Asia Timur ke Asia Tenggara.
Dengan adanya komitmen untuk bekerja sama dengan Korea Selatan dalam bidang pertahanan, khususnya melalui New Southern Policy, Indonesia sebagai pihak netral diharapkan menjadi penggerak perdamaian untuk menghadapi krisis di Semenanjung Korea. Indonesia dirasa pantas untuk mendapat kepercayaan Korea Selatan untuk berperan dalam hal ini karena Indonesia sendiri dikenal dengan peran aktifnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional.
Dengan demikian, New Southern Policy dapat menjadi jalan bagi Indonesia dalam diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas Indonesia terutama di kawasan Asia Tenggara. Tentu saja tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai jika pelaksanannya mampu dilakukan dengan kerja sama yang baik.
Jika New Southern Policy tidak mampu dilaksanakan dengan baik, tujuan kebijakan ini bisa saja hanya menjadi rencana semata yang tidak mampu tercapai. Sementara itu, Korea Selatan telah melaksanakan pemilihan presiden yang akan melanjutkan kepemimpinan Moon Jae-in. Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Yoon Suk-yeol sebagai presiden terpilih memiliki peran penting terkait dengan keberlanjutan dan nasib dari New Southern Policy.
