Mohon tunggu...
Halafath
Halafath Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa UIN MALIKI MALANG

Saya adalah seorang mahasiswa di universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syari'ah

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Antara Demokrasi dan NKRI

8 Desember 2022   11:30 Diperbarui: 8 Desember 2022   11:31 271
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam hal Ini mungkin tidak tepat dikucilkan atau dianiaya oleh masyarakat arus utama Mayoritas untuk pandangan politik alternatif atau dibenci menurut selera budaya. Dapat kita lihat kasus konkret dalam kerusuhan  pada bulan Mei Pada tahun 1998, minoritas Tionghoa di Indonesia menghadapi berbagai bentuk kekerasan massal kebanyakan adalah penduduk asli.

Masalah demokrasi yang sangat berbeda adalah tantangan instrumental murni yang mengarah pada pemerintahan yang tidak efektif. Berbagai dimensi dari masalah ini dapat dibagi menjadi empat bagian. Dua masalah utama adalah bahwa para pemimpin politik demokrasi tidak kompeten atau berpura-pura menarik pemilih massa, dan karena kepemimpinan dan perubahan politik, rencana jangka panjang tidak dapat dilaksanakan secara demokratis. pemerintah Demokrasi Indonesia tercermin dari sangat sedikitnya pergantian kepemimpinan secara demokratis, dan juga masalah otonomi daerah, di mana potensi inefisiensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah meningkat.

Dari permasalahan demokrasi tersebut maka Solusi dari John Stuart Mill adalah mendorong pengembangan kelas terdidik untuk memastikan bahwa ada pemimpin yang kompeten untuk dipilih dan kebijakan yang akan dibuat, mendorong demokrasi partisipatif dalam masyarakat luas dan memberi mereka praktis untuk memberikan pelatihan mandiri. -pemerintah. 

Solusi John Struat Mill itu memperoleh penerimaan yang cukup di antara para ahli teori demokrasi liberal untuk dianggap sentral dalam teorinya. Kita bahkan dapat memperluas ini dengan mengklasifikasikan langkah-langkah alternatif atau tambahan, seperti B. 

Mendorong bidang birokrasi dan memperkuat persyaratan legislatif, memastikan peradilan terbuka dan menyelenggarakan layanan sipil yang terdidik dan berkelanjutan. Contoh nyata adalah reformasi birokrasi sistem perpajakan di era Menteri Keuangan Sri Mulyan yang menekankan pendekatan yang lebih transparan dan efisien. Contoh lain adalah langkah menaikkan jenjang pendidikan bagi caleg yang menjadi topik pembahasan dalam pemilu mendatang.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun