Diplomasi Bisnis Indonesia Terhadap Kenya di KTT IORA

Perkembangan globalisasi telah banyak mengubah bentuk dari dunia internasional, termasuk perekonomian global. Hal tersebut tentu saja berdampak besar pada bagaimana bisnis internasional dilaksanakan. Multinational Corporation perlu menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang ada. 

Multinational corporation perlu mengubah cara mereka melaksanakan bisnis seperti mengubah bagaimana cara menangani hukum domestik, perjanjian internasional, bernegosiasi dengan aktor internasional lain, dll. 

Multinational corporation juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan kerjasama yang kompleks dengan pemerintahan negara lain dan juga non-governmental organization.

Di Indonesia yang merupakan negara berkembang, peran pemerintah dalam mengatur perekonomian dalam negeri masih sangat kuat. keberhasilan suatu perusahaan multinasional ditentukan oleh dukungan pemerintah tempat tujuan investasi. 

Perintah lokal menyediakan akses bagi perusahaan multinasional dan lingkungan yang mendukung bagi para perusahaan  multinasional untuk melaksanakan bisnisnya di negaranya. 

Oleh karena itu multinational corporation perlu membuat kerjasama dengan pemerintah lokal untuk mendapat legitimasi. Disaat yang bersamaan multinational corporation juga perlu memenuhi harapan dan permintaan dari NGO nasional maupun internasional. 

Salah satu contoh kasus menarik adalah usaha diplomasi bisnis pemerintahan Indonesia dalam promosi perdagangan dan investasi luar negeri Indonesia di Kenya pasca KTT Indian Ocean Rim Association (IORA). Pada tahun 2015 - 2019, Presiden Jokowi memberi instruksi untuk mengoptimalkan diplomasi bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Indonesia melalui berbagai forum internasional. 

Diplomasi bisnis ini dapat ditempuh dengan berbagai kemitraan strategis dan juga perluasan pasar. Salah satu forum strategis yang menjadi sarana Indonesia untuk melaksanakan bisnis diplomasi di kawasan Asia-Pasifik adalah Indian Ocean Rim Association (IORA). 

IORA merupakan organisasi regional di wilayah Samudra Hindia yang berlandaskan ekonomi, keamanan, pendidikan, dan kebudayaan. IORA memberi keuntungan bagi negara anggota karena memberikan akses liberalisasi perdagangan dan menghilangkan hambatan aliran barang, jasa, investasi, dan teknologi. Kesempatan ini semakin lebar bagi Indonesia karena Indonesia berkesempatan menjadi ketua IORA pada tahun 2015 - 2019. 

Menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, melalui kesempatan ini Indonesia dapat mengekspor dan impor sektor padat karya. selain itu, Indonesia juga dapat menginisiasi business matching dan mengoptimalkan pasar dan industri. 

Presiden Joko Widodo menekankan kembali untuk memperkuat diplomasi bisnis ke negara mitra Indonesia. Kenya yang merupakan salah satu mitra perdagangan non-tradisional Indonesia menjadi salah satu target diplomasi bisnis Indonesia. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. 

Berbeda dengan mitra tradisional, mitra perdagangan non-tradisional memiliki banyak sekali faktor - faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menjalin hubungan pekerjaan seperti iklim bisnis negara. Selain itu, saat melakukan perdagangan dengan negara lain tentu saja budaya dan juga pembangunan trust building antar negara.

Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan kerjasama. pendekatan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan melakukan promosi industri-industri perdagangan yang ada di Indonesia. Indonesia harus dapat meyakinkan pihak Kenya bahwa produk Indonesia bagus dan layak untuk bersaing. 

Indonesia menggunakan forum IORA sebagai salah satu media untuk meningkatkan trust building. Forum Bisnis Indonesia Kenya tersebut mempertemukan kamar dagang Indonesia dan juga kamar dagang kenya untuk membicarakan kerjasama kedua negara. Dengan melakukan hal tersebut maka trust building diharapkan dapat terwujud.

forum bisnis tersebut menghasilkan Preferential Trade Agreement untuk perdagangan kedua negara. Nota kesepahaman atau MoU tersebut oleh masing - masing perwakilan Kamar Dagang Dan Industri (KADIN). 

Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia dan Kenya sama - sama dapat memaksimalkan penjualan produknya karena mendapat pajak yang relatif lebih murah. Kesepakatan tersebut tentu saja sangat bermanfaat untuk perluasan pasar perusahaan atau bisnis yang ada di Indonesia. 

Bisnis diplomasi yang dilakukan Indonesia membantu para perusahaan Indonesia untuk mendapat dukungan negara Kenya dan juga mempermudah perusahaan mendapat legitimasi untuk dapat beroperasi di negara Kenya. 

Hal tersebut terwujud karena melalui nota kesepahaman tersebut, perusahaan dapat membangun sebuah hubungan positif jangka panjang dengan negara Kenya. Dengan membuat kerjasama tersebut, perusahaan Indonesia dapat memaksimalkan bisnisnya karena mendapat dukungan dari negara Kenya dan terhindar dari konflik yang tidak penting bagi perusahaan seperti politik domestik.

Dalam sebuah penelitian, terdapat 6 dimensi dari bisnis diplomasi. Enam dimensi tersebut adalah business diplomacy intensity, policy clarity, breadth, responsibility, means deployment, and resource availability. pembuatan memorandum of understanding yang dilakukan Indonesia dan Kenya telah memenuhi salah satu dimensi dari bisnis diplomasi yaitu policy clarity. 

Policy clarity adalah peraturan formal tertulis yang menjelaskan tentang guideline bisnis yang akan dilaksanakan. Perjanjian tersebut akan membantu membangun dan mempertahankan hubungan yang ada karena tata cara pelaksanaan bisnisnya sudah jelas.

Diplomasi bisnis yang dilakukan Indonesia kepada negara kenya memiliki banyak dampak positif. Kerjasama tersebut dapat memberi tambahan nilai terhadap perekonomian Indonesia menjadi hasil yang konkret. Kerja Sama ini juga berkemungkinan untuk hubungan baik  jangka panjang dalam lingkungan bisnis negara lain. Terciptanya lingkungan yang mendukung artinya bahwa operasional bisnis di negara Kenya diterima oleh lingkungan lokal dan juga oleh masyarakat setempat. 

Diplomasi bisnis sangat memudahkan perusahaan dalam mendapatkan izin operasi daripada dengan cara conflict-risking attitude. karena mendapatkan dukungan dan legitimasi dari negara tujuan sangat penting bagi kelancaran operasional perusahaan.