Nama             : Haikal Muchtar
NIM Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 23010400173
Mata Kuliah       : Komunikasi Massa (L)
Dosen Pengampu : Sofia Hasna, S.I.Kom. ,M.A
Wacana tentang digitalisasi penyiaran sendiri telah berkembang sejak 2007, karena banyak negara-negara lain seperti Inggris dan Amerika yang sudah memulainya sejak tahun 1998. Menurut Menkopulhukam Wiranto, sudah 85% negara-negara di dunia saat ini sudah bermigrasi. Sedangkan di Indonesia sendiri, revisi UU Penyiaran belum kunjung selesai. Padahal migrasi ke digital perlu dilakukan secepatnya. Digitalisasi harus dimulai dengan payung hukum kuat berupa Undang-Undang. Berdasarkan pengalaman, regulasi penyiaran digital menggunakan Permenkominfo RI bisa dibatalkan melalui gugatan di MA dan PTUN. Digitalisasi penyiaran dimulai 2011 melalui Road Map digitalisasi dan proses di badan legislasi DPR-RI sampai sekarang belum selesai. 85% negara didunia sudah bermigrasi ke siaran digital.
Prinsip Kebebasan Pers di Indonesia
Kebebasan berekspresi dan berpendapat termanifestasikan dalam kebebasan atau kemerdekaan pers. Prof. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa untuk memaknai apa itu pers terbagi atas pengertian yang luas dan sempit, pers termanifestaikan dalam kebebasan pers dalam arti sempit, sedangkan kebebasan pers dalam arti luas dinyatakan dalam hak kebebasan pendapat dan kebebasan berekspresi merupakan ungkapan kebebasan pers. Sistem demokrasi di beberpa negera yang telah maju, semisalnya Inggris dan Amerika Serikat menganggap bahwa kebebasan tidak hanya sebatas penyempurnaan atau untuk memenuhi hak untuk bebas berrpendapat, namun juga berperan penting dalam memenuhi hak untuk memperoleh informasi (right to information) tetapi juga perwujudan hak atas informasi (right to information). Hak atas memperoleh informasi dan hak atas bebas berpendapat haruslah seimbang, sehingga dengan cara ini muncul pers yang berbudi luhur (the virtous journalism) sebagai wujud dari pers yang ideal. Pada satu sisi, pers tak semata memprioritaskan dan hanya fokus pada keinginan para penyajiannya, namun juga berfungsi menjadi lahan pengabdian untuk memenuhi kebutuhan infromasi bagi pembaca.5 Pers biasanya akan patuh kepada sistem pers dimana berlakunya sistem itu berada, sehingga sistem politik sebuah negara atau pemerintahan akan mempengaruhi sistem pers yang berlaku. Selain terikat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, pers juga terikat dengan organisasi yang bernama negara atau pemerintah, sehingga pers dipengaruhi oleh sistem politik dan falsafah sebuah negara.
Adapun ketentuan terkait kebebasan beropini dan berekspresi tercantum dalam Pasal 19 UDHR menyatakan bahwa:
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
Disarikan dari laman Kementerian Luar Negeri yang berjudul Indonesia dan Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki UU HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan UDHR serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Adapun jaminan kebebasan pers di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan UUD 1945 Pasal 28 telah mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
