Bagaimana Kebijakan Regulasi Mata Uang Kripto yang Tepat?

Kebijakan ketiga yang sangat penting adalah adalah adanya kebijakan pajak yang masuk akal untuk produk-produk kripto. 

Untuk itu, para regulator juga jangan sampai melihat mata uang kripto hanya sebagai alat untuk spekulasi, tetapi juga sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk membawa manfaat yang sangat luas bagi konsumen dan masyarakat.

Kebijakan keempat adalah adanya kepastian hukum bagi produk-produk kripto. 

Dengan adanya kejelasan hukum, maka kebijakan tersebut akan membuka pintu yang luas bagi perusahaan dan inovator yang bergerak di sektor mata uang kripto untuk memiliki rekening bank, mendapatkan asuransi, dan berbagai hal lain sebagaimana usaha lainnya. Dengan demikian, inovasi akan semakin meningkat.

Keempat kebijakan inilah yang harus dapat diambil oleh berbagai para pengambil kebijakan di seluruh dunia agar regulasi mata uang kripto yang masuk akal dapat tercapai. Hal ini berlaku juga tidak hanya di luar negeri tetapi juga di Indonesia.

Sebagaimana negara-negara lain di seluruh dunia, fenomena berkembangnya penggunaan mata uang kripto, baik sebagai instrumen investasi atau transaksi, juga terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada bulan Maret tahun ini, setidaknya ada sekitar 3,5 juta - 4 juta pengguna mata uang kripto di Indonesia (iNews.id, 7/10/2021).

Angka 3,5 juta - 4 juta orang tentu bukan merupakan angka yang sedikit, dan berpotensi besar terus meningkat dari waktu ke waktu, mengingat sangat besarnya jumlah penduduk Indonesia dan akses internet yang semakin meluas.

Untuk itu, adanya kebijakan regulasi mata uang kripto yang masuk akal dan tepat merupakan langkah yang harus segera diambil oleh para pembuat kebijakan di Indonesia.

Dengan demikian, bila Indonesia mampu menyusun kebijakan tersebut, negara kita akan dapat mendapatkan banyak manfaat dari teknologi mata uang kripto, dan inovasi teknologi ini juga akan semakin meningkat.