 Di akhir tahun 2023 terdapat pembangunan Jalan Lingkar Bawean yang dianggarkan dari dana APBN tahun 2023 sebesar 50,8-60 milyar dengan panjang kurang lebih 7.40 kilo meter dari desa Diponggo sampai desa Tanjungori. Pengerjaan jalan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses lelang (pencarian tender) dan dimenangkan oleh PT Timbul Persada, pelaksanaan proyek peningkatan JLB masih mengalami kendala yang tak kunjung selesai sehingga menuai banyak kontroversi dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis, antara lain :
1. Regulasi dan Prosedur Pembangunan Infrastruktur
Dalam pembangunan infrastruktur, terdapat regulasi dan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah maupun pihak swasta yang terlibat. Hal ini mencakup peraturanperaturan terkait perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. Proyek peningkatan jalan seperti ini harus mematuhi standar teknis yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku, termasuk standar konstruksi, pemilihan material, dan proses pelaksanaan proyek.Â
2. Penegakan Hukum dan PengawasanÂ
Aspek penting dalam pembangunan infrastruktur adalah penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek. Otoritas terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepolisian serta BBPJN selaku PPK pada proyek tersebut, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proyek peningkatan jalan Sangkapura -- Tambak (Diponggo) tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi dugaan pelanggaran, harus ada penindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.Â
3. Akuntabilitas dan TransparansiÂ
Proyek infrastruktur yang didanai oleh dana publik harus memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Pemerintah wajib memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai proyek-proyek tersebut, termasuk anggaran yang digunakan, proses lelang, kontrak, serta kemajuan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengawasi proyek tersebut secara lebih efektif.Â
4. Evaluasi Kinerja dan PembelajaranÂ
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap proyek-proyek infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan. Evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti kualitas konstruksi, penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan, dan dampak sosial-ekonomi proyek tersebut. Hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan penting untuk perbaikan sistem pembangunan infrastruktur di masa mendatang.
  Dalam konteks proyek peningkatan jalan Sangkapura - Tambak (Diponggo), ditemukan bahwa proyek tersebut tidak efektif dan terkesan serampangan karena beberapa alasan. Terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek, bahkan kurangnya evaluasi kinerja yang memadai.Â
 Oleh karena itu, untuk menghindari terulangnya masalah serupa di masa mendatang, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam menegakkan aturan dan prosedur, meningkatkan pengawasan dan transparansi, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap proyek-proyek infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Bawean dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdaya guna bagi masyarakat secara keseluruhan.
