[caption id="" align="alignleft" width="163" caption="Gambar: Wikipedia"][/caption] Ada rakyat Indonesia yang menghendaki dan ada pula yang menolak Jokowi menjadi presiden NKRI tahun 2014. Yang menghendaki Jokowi menjadi presiden jumlahnya lebih banyak dari anggota PDI Perjuangan. Yang menghendaki Jokowi menjadi presiden jumlahnya lebih besar dari penduduk DKI. Itu sebabnya Megawati Soekarnoputri harus MEMILIH. Menurut anda, Megawati harus MENJEGAL keinginan rakyat yang menghendaki Jokowi menjadi calon presiden 2014 demi memenuhi Kesepakatan Batutulis yang dibuatnya tahun 2009? Atau, menurut anda, Megawati harus MELANGGAR Kesepakatan Batutulis 2009 untuk memenuhi KEINGINAN rakyat yang menghendaki Jokowi menjadi calon presiden 2014? Banyak pembaca blog “Bengcu Menggugat Kesepakatan Batutulis Di Mata Seorang Tionghoa Kristen” yang setelah membaca blog “Megawati Di Mata Seorang Tionghoa Kristen” ingin tahu Prabowo di mata seorang Tionghoa Kristen, sehubungan dengan Kesepakatan Batutulis. 7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014. Kita sudah mengujinya. Kesepakatan Batutulis 2009 HANYA kesepakatan Megawati Soekarnoputri sebagai pribadi bukan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan apalagi kesepakatan PDI Perjuangan. Yang sepakat mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014 adalah Megawati Soekarnoputri, bukan Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2010-2015 apalagi PDI Perjuangan. Kesepakatannya adalah MENDUKUNG pencalonan bukan MENCALONKAN. Mengharuskan PDI Perjuangan menaati Kesepakatan Batutulis 2009 dengan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014? Tak U U ya! Saudara2 sekalian sebangsa dan setanah air jang tercinta! Dua hari lagi kita sebagai bangsa akan memulai sebuah proses demokrasi, jaitu Pemilu Legislatif. Setelah mengamati selama ini dengan cermat & seksama berjalannya situasi & kondisi di negara kita maka dengan ini, saya MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memberikan mandat kepada saudara IR. Joko Widodo sebagai petugas partai untuk menjadi: CALON PRESIDEN dari PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN. Perintah ini untuk dilaksanakan se-baik2nya dengan penuh dedikasi & tanggung jawab bagi bangsa & negara INDONESIA! Jakarta - 14 Maret 2014 Megawati Soekarnoputri Ketua Umum Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan PERINTAH HARIAN: MERDEKA! Saya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati keadilan dan kejujuran di manapun kalian berada!
- Dukung Bapak Joko Widodo sebagai capres dari Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan
- jaga dan amankan jalannya pemilu legislatif-terutama di tps2 dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi,
- teguh dan tegarkan hati dalam mengawal demokrasi di RI
Megawati Soekarnoputri 14 Maret 2014 Kerabatku sekalian, Kesepakatan Batutulis 2009 tidak menyatakan Megawati Soekarnoputri HANYA boleh mendukung pencalonan Prabowo dan tidak boleh mendukung calon presiden lainnya. Itu sebabnya, secara hukum, tindakan Megawati mendukung pencalonan Jokowi sama sekali tidak ingkar janji. Kesepakatan Batutulis 2009 juga tidak menentukan SAMPAI kapan Megawati HARUS mendukung pencalonan Prabowo, itu sebabnya, secara hukum, Megawati boleh mengakhiri dukungannya kapan saja. Secara filosofi Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PDI Perjuangan adalah dua pribadi yang berbeda. Itu sebabnya tindakan pribadi Megawati Soekarnoputri tidak boleh menjadi beban Ketua Umum PDI Perjuangan apalagi PDI Perjuanngan. Di samping itu, Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan 2004- 2010 yang membuat Kesepakatan Batutulis 2009 sudah habis masa jabatannya pada tahun 2010. Itu sebabnya meskipun Megawati Soekarnoputri kembali menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan 2010-2015 namun dia adalah pribadi yang tidak terlibat dalam Kesepakatan Batutulis 2009. Jokowi menduduki jabatan Walikota Solo periode 2005-2010. Dia kemudian mencalonkan diri untuk periode 2010-2015 dan terpilih. Saat Kesepakatan Batutulis 2009 dibuat, Jokowi bahkan belum mengakhiri masa jabatan Walikota Solo pertamanya. Pada tahun 2012 Jokowi melepas jabatan Walikota Solo untuk memangku jabatan Gubernur DKI. Saat ini, tahun 2014 siapa saja bisa membandingkan kinerja Jokowi baik sebagai pedagang maupun Walikota Solo apalagi Gubernur DKI dengan kinerja Prabowo Subianto sebagai tentara maupun Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA juga ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) serta bakal calon presiden gagal dari Golkar dan calon wakil presiden gagal dari partai GERINDRA. "Saya kira berbahaya pemimpin Indonesia yang mencla-mencle. Satu hari bilang A besok bilang B. Jam 2 makan tahu, jam 3 makan tempe," kata Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (16/3) kemarin. Megawati Soekarnoputri INGKAR Janji! Dia mengingkari Kesepakatan Batutulis 2009 untuk mendukung Jokowi. Menurut Prabowo, tindakan Megawati demikian namanya mencla-mencle. Lebih lanjut dia bilang, pemimpin Indonesia yang mencla-mencle berbahaya. Handai taulanku sekalian, berbagai survei membuktikan elektabilitas Jokowi paling tinggi. Itulah bukti rakyat banyak menginginkan Jokowi menjadi presidennya. Itu sebabnya keputusan Megawati memberi mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden 2014 adalah meneruskan mandat rakyat banyak kepada Jokowi. Menjadilan Jokowi calon presiden adalah adalah kehendak rakyat banyak, bukan kehendak Megawati untuk menjegal Prabowo. Tindakan Megawati yang demikian namanya mengutamakan kehendak rakyat di atas kehendak sendiri. Itulah yang disebut Melayani rakyat. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan? Kerabatku sekalian, berdasarkan pernyataannya, kita bisa menyimpulkan apa yang PASTI dilakukan oleh Prabowo bila dia ada di tempat Megawati Soekarnoputri. Dia PASTI kekeh jumekeh MENOLAK kehendak rakyat banyak yang menghendaki Jokowi demi Kesepakatan Batutulis 2009. Tindakan demikian namanya mengutamakan REPUTASI pribadi di atas kehendak rakyat. Itulah yang disebut mengharuskan rakyat melayani diri sendiri. Masalahnya adalah, “Berapa banyak kesepakatan PRIBADI yang SUDAH dibuat dan PASTI akan digenapi bila menjadi presiden nanti?” Bersambung
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H