Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapuskan ketentuan presidential threshold melalui sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 pada Kamis (2/1/2025) menjadi tonggak baru bagi demokrasi Indonesia. R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyambut baik putusan ini sebagai langkah besar menuju demokrasi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada rakyat.
"Ini adalah kemenangan demokrasi sejati. Dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden, kita membuka peluang bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk membangun bangsa," ujar Haidar Alwi.
Langkah ini menjadi momentum penting yang menurut Haidar Alwi harus diikuti dengan gerakan rakyat yang lebih luas. Salah satunya adalah melalui inisiatif gerakan Rakyat Bantu Rakyat yang ia gagas, yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga membangun fondasi demokrasi berbasis keadilan sosial.
Rumah Pintar Gratis dan Masa Depan Demokrasi.
Dalam upaya memberdayakan masyarakat, Haidar Alwi juga mendirikan Rumah Pintar Gratis di Gunungkidul, Yogyakarta. Rumah ini menjadi tempat belajar dan pusat inovasi bagi anak-anak, khususnya mereka yang kurang mampu.
"Rumah Pintar ini adalah investasi untuk masa depan demokrasi kita. Dengan pendidikan yang inklusif dan gratis, kita menciptakan generasi baru yang kritis, cerdas, dan peduli pada nilai-nilai keadilan," ungkap Haidar Alwi.
Ia menekankan bahwa demokrasi sejati tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kesiapan rakyatnya. Pendidikan, menurutnya, adalah kunci untuk membangun masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Penghapusan Presidential Threshold dan Arah Baru Politik Indonesia.
Menurut Haidar Alwi, penghapusan presidential threshold memberikan ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas. Langkah ini memungkinkan munculnya calon-calon pemimpin baru dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari komunitas kecil atau independen.
"Ini adalah perwujudan dari konsep subaltern democracy, yaitu demokrasi yang memberikan suara kepada mereka yang selama ini terpinggirkan," jelas Haidar Alwi.
Istilah subaltern democracy merujuk pada filosofi politik yang menempatkan kepentingan kelompok minoritas dan marjinal sebagai pusat pengambilan keputusan. Filosofi ini jarang didengar dalam diskursus demokrasi di Indonesia, tetapi menurut Haidar Alwi, inilah yang seharusnya menjadi arah baru politik bangsa.
Gerakan Sosial sebagai Pilar Demokrasi.
Haidar Alwi juga menyoroti pentingnya peran gerakan sosial dalam memperkuat demokrasi. Melalui program santunan untuk satu juta anak yatim dan dhuafa, ia menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya soal politik, tetapi juga soal keberpihakan kepada yang lemah.
"Gerakan rakyat bantu rakyat adalah manifestasi dari altruistic collectivism, di mana masyarakat bekerja bersama demi kebaikan bersama tanpa pamrih," tambahnya.
Istilah altruistic collectivism ini menggambarkan semangat gotong royong yang tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menjadi landasan bagi demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Mengawal Masa Depan Demokrasi.
Haidar Alwi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal putusan MK ini hingga benar-benar terealisasi dalam perubahan regulasi. Ia percaya, tanpa dukungan dan partisipasi rakyat, demokrasi tidak akan bisa tumbuh dengan baik.
"Kita harus terus bergerak. Demokrasi adalah proses yang membutuhkan komitmen bersama. Dengan langkah ini, kita bisa membangun Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat," pungkas Haidar Alwi.
Melalui inisiatif-inisiatifnya, Haidar Alwi menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilu atau regulasi, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif yang berpihak pada rakyat. Dengan semangat ini, ia berharap Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
