"Hukum adalah penyeimbang antara kekuasaan dan keadilan. Ketika hukum dilanggar atau dimanipulasi oleh kekuatan politik, maka tatanan masyarakat akan rusak. Negara ini tidak boleh tunduk pada pengaruh individu atau kelompok tertentu, betapapun besarnya kekuasaan mereka," ujar Haidar Alwi.
Haidar Alwi juga mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kendali hukum hanya akan membawa kehancuran. Dalam konteks ini, pernyataan Megawati yang merasa berjasa terhadap institusi-institusi hukum justru berpotensi melunturkan independensi lembaga tersebut.
Penutup dan Tantangan ke Depan.
"Pertanyaan besar sekarang adalah, apakah Megawati akan memenuhi ucapannya untuk mendatangi KPK setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Kita tunggu apa langkahnya selanjutnya. Tapi yang jelas, hukum tidak boleh tunduk pada intervensi siapa pun, termasuk Megawati," tegas Haidar Alwi.
Dengan kondisi politik yang terus berkembang, kasus ini menjadi ujian besar bagi supremasi hukum di Indonesia. Haidar menegaskan bahwa rakyat perlu terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan berkeadilan.
Haidar Alwi mengakhiri pernyataannya dengan mengutip filsuf Yunani, Aristoteles: "Hukum adalah akal tanpa nafsu." Sebuah pengingat bahwa hukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik, melainkan harus menjadi manifestasi dari akal sehat dan keadilan.
(Erha)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H