Mahasiswa dan Pemerintahan: Kolaborasi atau Konfrontasi?

hubungan antara mahasiswa dan pemerintahan seringkali menjadi sorotan publik. Dinamika yang kompleks sering kali berfluktuasi antara kolaborasi dan konfrontasi. Mahasiswa sebgagai kaum intelektual yang kritis berperan penting mengawasi jalannya pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya juga berperan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Disisi lain pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Mahasiswa

Menurut guardian of value, mahasiswa merupakan seorang pelajar yang memiliki tingkat tinggi serta peran tungau sebagai seorang penjaga bagi nilai yang ada di masyarakat dan kebenarannya adalah mutlak, yaitu untuk menjunjung tinggi kejujuran, gotong royong, keadilan, empati, integritas serta sifat-sifat lain yang dibutuhkan dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut Knopfelmacher, ia mendefinisikan mahasiswa sebagai insan yang akan menjadi calon dengan gelar sarjana dan memiliki keterkaitan pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dididik sekaligus diharapkan untuk menjadi calon individu yang intelektual.

mahasiswa memiliki lima peran yang sangat penting bagi suatu bangsa dan negara dalam di antaranya ialah agent of change, iron stock, penjaga nilai, kekuatan moral, dan sebagai pengontrol dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Pemerintah

Beni Ahmad Saebani dalam bukunya "Ilmu Sosial Dasar" (2023:137) mengatakan Pemerintahan merupakan unsur pertama yang menjadi syarat berdirinya suatu negara. Fungsi pemerintahan adalah mengelola dan menjalankan roda politik, sosial, ekonomi, dll yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sebagai warga negara

Kolaborasi: Sebuah Kemungkinan

Kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintahan memiliki potensi besar untuk menghasilkan perubahan positif, karena dengan pemikiran mahasiswa yang kritis dapat menjadi pelengkap bagi pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan hasil yang lebih baik, juga pemerintah dapat membantu mengembangkan potensi potensi mahasiswa sehingga nantinya mahasiswa dapat menjalankaan perannya sebagai "iron stock" dengan baik. Beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Magang dan Praktik Kerja: Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan pemerintahan, sehingga dapat memahami proses pengambilan keputusan dan kontribusi yang dapat mereka berikan.

2. Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan: Mahasiswa dapat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan publik melalui forum diskusi, lokakarya, atau survei.

3. Kegiatan Sosial Bersama: Kolaborasi dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat dapat memperkuat hubungan antara mahasiswa dan pemerintah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Konfrontasi: Ketika Aspirasi Tak Tertampung

Dalam artikelnya Husnul mengatakan Konfrontasi adalah istilah yang lekat dengan permusuhan atau pertentangan. Hal ini juga biasanya berkaitan dengan seseorang yang secara langsung mendatangi atau menantang orang lain dengan terang terangan.

Konfrontasi juga dapat mengacu pada sebuah konflik yang terjadi antara dua belah pihak. Pada intinya, istilah konfrontasi digunakan untuk menggambarkan adanya dua pihak yang saling bertentangan dan berkonflik.

Konfrontasi antara mahasiswa dengan pemerintah seringkali terjadi ketika aspirasi mahasiswa tidak mendapat respon yang memadai dari pemerintah. Beberapa faktor yang dapat memicu konfrontasi antara lain:

1. Ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah: Kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat dapat memicu protes mahasiswa.

2.Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah dapat memicu aksi unjuk rasa.
Pembatasan kebebasan berekspresi: Tindakan represif pemerintah dapat memicu perlawanan dari mahasiswa.

Tantangan dan Peluang

Membangun kolaborasi yang sehat antara mahasiswa dan pemerintah bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang perlu diatasi antara lain:
1. Perbedaan kepentingan: Terkadang, kepentingan mahasiswa dan pemerintah tidak selalu sejalan.
2. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif: Kurangnya wadah untuk berdialog dapat memperburuk hubungan.
3. Stigma negatif terhadap mahasiswa: Anggapan bahwa mahasiswa selalu berdemo dapat menghambat upaya kolaborasi.
Namun demikian, tantangan ini juga membuka peluang untuk perbaikan. Dengan adanya kemauan baik dari kedua belah pihak, kolaborasi yang konstruktif dapat terwujud.

Kesimpulan

Hubungan antara mahasiswa dan pemerintahan merupakan dinamika yang terus berkembang. Kolaborasi dan konfrontasi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, penting bagi mahasiswa dan pemerintah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan

contoh kasus kolaborasi

Program magang mahasiswa di lembaga pemerintahan merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang positif. Melalui program ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Selain itu, program magang juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dalam konteks dunia kerja yang nyata. Bagi pemerintah, program magang dapat menjadi sarana untuk mendapatkan masukan dari generasi muda dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

contoh kasus konfrontasi

Gerakan Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah penting dalam hubungan mahasiswa dan pemerintah di Indonesia. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berhasil menggulingkan rezim Orde Baru yang otoriter. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar pengaruh mahasiswa dalam mendorong perubahan politik yang signifikan. Partisipasi aktif mahasiswa dalam gerakan ini tidak hanya sekadar unjuk rasa di jalanan, tetapi juga melibatkan intelektualitas mereka dalam merumuskan tuntutan reformasi.