Tak terbantahkan beberapa bulan terakhir angka perkawinan anak konsisten naik di Indonesia, beriringan dengan ini upaya penghapusan, juga pencegahan tak bisa dipungkiri sudah dikerjakan. Meski, di atas kertas secara statistik dalam tiga tahun terakhir terus turun (2021-23), dari 10,35 menjadi 6,92 persen, tetapi masyarakat terlihat lebih pintar, sudah terlalu banyak kasus yang dengan sengaja tidak tercatat.
Sebagai salah satu pihak pemegang kuasa, pemerintah tak bisa dipungkiri sudah mengerjakan beberapa usaha pencegahan, salah satu dari sini dengan meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) pada tahun 2020.
Sekarang, Stranas PPA ini sudah menusuk ke dalam daerah-daerah, mereka berusaha keras untuk mencegah, juga menghapuskan semua tren perkawinan anak yang kian gencar di setiap daerah.Â
Baca juga: "Nihilism" Memberikan Ruang untuk Kekosongan
"Dalam implementasi panduan Stranas PPA untuk menurunkan angka perkawinan anak, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Penting adanya sinergi dan kolaborasi bersama unsur-unsur pemangku kepentingan dari tingkat provinsi sampai tingkat desa,"Â
ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutan secara daring peluncuran Panduan Praktis Pelaksanaan Stranas PPA di Daerah, Selasa (30/4/2024), di Jakarta.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak dan sebuah persoalan rumit dengan berbagai faktor penyebab, termasuk kesehatan, psikologis, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Anak dengan pernikahan dini pun lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Dari sini Stranas PAA lahir, bertujuan memberikan jaminan hak anak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang anak, serta hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi sebagai usaha riil untuk menekan angka perkawinan anak.
Stranas PPA disusun oleh Bappenas bersama dengan Kementerian PPPA, mereka berdua mendorong penanaman lima strategi utama seperti optimalisasi kapasitas anak, lingkungan pendukung, aksesibilitas, penguatan regulasi, juga penguatan koordinasi pemangku kepentingan.
Pernyataan Woro tentang penurunan angka statistik perkawinan anak yang mendekati target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2020 patut diapresiasi. Tren positif ini menunjukkan kemajuan dalam upaya memerangi perkawinan anak di Indonesia.
Namun, Woro juga mengingatkan kita bahwa kasus perkawinan anak yang tidak tercatat masih menjadi kendala dalam mengukur kemajuan secara akurat. Hal ini berarti bahwa angka statistik yang ada mungkin belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.
