Langkah-Langkah Rini Soemarmo Yang Dianggap Tak Layak

Banyak pihak menginginkan agar Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet alias reshuffle. Desakan untuk segera merombak kabinet itu datang dari mana-mana termasuk Watimpres.

Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Banyak isyarat bahwa yang patus dibenahi adalah menteri-menteri yang berada di bidang ekonomi. Nama-nama yang beredar adalah menteri BUMN, Rini M.Soemarmo, sekretaris kabinet, Andi Widjojanto dan Menkoperekonomian Sofyan Djalil.

Dari tiga nama di atas, banyak orang mengharapkan Jokowi agar mengganti Rini M Soemarmo sebagai menteri BUMN. Menurut mereka banyak kebijakan Rini yang tidak tepat bagi cita-cita Jokowi untuk membuat ekonomi Indonesia lebih kuat. Baru-baru ini, Rini membentuk perusahaan patungan antara Telkom dengan SingTel (Temasek) Singapura untuk menguasai ‎proyek E-Government.

Proyek ini dibiayai World Bank dan menjadi proyek terbesar Singapura di Asia. Banyak yang menilai bahwa kebijakan ini bukan langkah korporasi yang tepat karena dinilai serampangan dan tidak memperhitungkan dampak lebih panjang. Banyak orang menilai bahwa kerjasama ‎antara Telkom dan SingTel selain dari jumlah kontrak yang sangat besar tapi dikhawatirkan berdampak pada bantuan intelejen asing dalam menguasai, memata-matai banyak kegiatan di Indonesia.

Singapura punya intelijen luar negeri yaitu Security and Intelligence Departement (SID) yang bekerja sama dengan National Security Agency (NSA) memiliki high-speed fibre optic cables. Keberadaan fibre optic itu bisa membahayakan negara. Apalagi jika dikaitkan dengan dokumen Snowden soal peran NSA dalam memata-matai ASEAN.

“Ini sama dengan pengkhiatanan terhadap negara karena menjual rahasia negara secara legal melalui mekanisme bisnis,” kata seorang pakar. Langkah Rini adalah langkah kesekian yang dianggap tak layak sebagai pejabat negara. Seperti kita tahu bersama adalah keterlibatan Rini untuk kasus BLBI dan kasus pembelian Sukhoi yang merugikan negara.