Setengah Hati Double-double Track Manggarai-Cikarang

Orkestra infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi sedang menuju ritme puncak menjelang pemilu 2019. MRT dengan akselerasi kereta bawah tanah yang merupakan kereta bawah tanah pertama di Indonesia mampu membuat bangsa Indonesia tak perlu main jauh ke Singapura untuk merasakan sensasi kereta di bawah tanah.

Proyek tol trans Sumatera melahirkan Tol Bakauheni-Terbangi Besar menjadi jalan tol terpanjang di republik, kini perhatian dan konsentrasi pemerintah Presiden Jokowi akan melahirkan karya baru yang bernama double double track Manggarai -Cikarang. 

Jalur Manggarai-Cikarang teramat sibuk, kereta api dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur hilir mudik menuju dan keluar ibu kota. Jalur ini harus beririsan dengan jalur commuterline yang mengangkut lebih dari satu juta manusia dalam sehari.

Bisa dibayangkan bagaimana manajemen lintas jalur PT KAI mengatur dengan sebaik mungkin agar tidak ada kereta yang tidak "kebagian" jalur double track yang ada sejak puluhan tahun silam. 

Pemerintahan Presiden Jokowi melihat ini sebagai masalah di masa yang akan datang dan coba untuk menyelesaikan sengkarut dari menumpuknya kereta yang hanya terdiri dari 2 jalur saja. Memperbanyak jalur adalah solusi yang harus diambil.

Namun kenyataan harus dibayangi dengan banyaknya perlintasan sebidang yang ditutup, membuat jalur bepergian warga menjadi tidak ringkas dan cenderung manambah lama waktu bepergian. Tak hanya itu, iritnya pembangunan flyover dan underpass membuat titik kemacetan baru berpindah dan semakin sengkarut jalan di pinggiran ibukota.

Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar bagaimana cara menyelesaikan perlintasan sebidang disepanjang double double track Manggarai-Cikarang bisa diatasi, bisa mengambil contoh di negara tetangga yang mempunyai solusi dalam menyelesaikan perlintsan sebidang dan negara tetangga itu adalah Australia. 

Selintas Australia adalah representatif negara maju yang berada di Asia Bagian Tenggara. Dominasi kulit putih membuat negara Australia menjadi kiblat kemajuan untuk transportasi tapi untuk perlintasan sebidang ternyata Australia baru menyelesaikan "PR" perlintasan sebidang sejak tahun 2015. 

Dimulai dari negara bagian Victoria yang memiliki 50 perlintasan sebidang pekerjaan menghilangkan perlintasan sebidang dimulai untuk memodernkan negara. Penyelesaiannya pun harus dengan tidak biasa karena dibanding membangun underpass dan flyover jalan raya yang berarti memindahkan titik kemacetan baru, pemerintah negara bagian Victoria lebih cenderung "mengunderpasskan" rel kereta, sehingga jalan raya menjadi terbebas dari perlintasan sebidang dengan kereta api. 

Underpass jalur kereta hanya terjadi pada perlintasan sebidang dengan jalan, bagaimana dengan stasiunnya, pemerintah negara bagian Victoria pun membangun stasiun yang sejalan dengan jalur kereta yang "underpass" tersebut. Pemerintah Victoria memindahkan 50 perlintasan sebidang untuk mengurai kemacetan, mengoperasikan lebih banyak kereta, sehingga orang-orang lebih memilih angkutan umum.

Pemerintah Victoria mengalokasikan AU$2,4 miliar (Rp 24 triliun) anggaran tahun 2015-2016 untuk menghilangkan sedikitnya 20 perlintasan sebidang (level crossing) hingga 2018. Diharapkan, 50 perlintasan sebidang kereta dan jalan akan hilang hingga 2022.  

PT KAI melalui double double track berarti penambahan jalur juga melahirkan stasiun dengan desain ciamik disepanjang jalur double double track Manggarai-Cikarang, sekali lagi ada kealpaan dari pemerintah pusat di mana setiap stasiun yang "reborn" dari revitalisasi jalur doble-double track mulai kehilangan tempat parkir yang berada di dekat stasiun. 

Di beberapa stasiun lahan parkir cenderung hilang dari pengelolaan tidak langsung PT KAI sehingga harus mencari tempat parkir yang diselenggarakan oleh masyarakat. Padahal jika konsep stasiun yang mampu membuat masyarakat tidak lagi pusing mencari tempat parkir, PT KAI dapat mencontoh bagaimana stasiun kereta bandara mampu menghadirkan lahan parkir di atas stasiun. 

Warga yang akan menggunakan kereta dapat langsung menuju stasiun dengan parkir yang ada di stasiun. Dari sini kecendrungan yang muncul adalah tidak ada keinginan dari pemangku kepentingan untuk menghadirkan layanan agar masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadi dengan transportasi publik dengan penyediaan lahan parkir resmi di stasiun kereta, baik KRL, LRT, dan MRT.

parkir di stasiun BNI CITY (tandaseru.id)

Hal untuk membuat tempat parkir di stasiun juga hilang dari MRT. Walau di Malaysia pemerintah di sana harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli lahan di sekitar stasiun MRT, namun pemerintah harusnya bisa mencontoh dari transformasi stasiun BNI City yang ramah pada pengguna kendaraan pribadi untuk menyediakan lahan parkir.

Jika kesempatan untuk kepentingan pengguna kendaraan pribadi diperhatikan maka tak perlu pusing mencari lokasi parkir kendaraan mereka dan membuat jalan raya tak perlu penuh sesak akan ego pengguna kendaraan pribadi.