Presiden Paling Disukai Publik

Cukup menarik,  menyaksikan program AKI Malam tvOne, Senin (16/5), yang menampilkan mantan aktivis mahasiswa Fadjroel Rahman, fungsionaris Partai Demokrat Ahmad Mubarok dan mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin yang kini sudah bergabung dalam Partai Golkar.

Topik bahasan terkait dengan hasil survei Indo Barometer, yang menempatkan Soeharto sebagai Presiden Indonesia, paling disukai publik saat ini. Hasil survei menyebutkan,  sebanyak 36,54 persen dari 1200 responden di seluruh Indonesia memilih pemimpin Orde Baru ini. Di bawah Soeharto, responden memilih berturut-turut, SBY, Soekarno, Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie dan Gus Dur.

Selain pertanyaan siapa Presiden Indonesia yang disukai publik, responden juga ditanya, siapa presiden yang paling berhasil?. Jawabannya ternyata tetap  Soeharto lah yang dinilai paling berhasil. Sebanyak 40,5 persen menjawab Soeharto yang paling berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Di bawah Soeharto, urut-urutannya masih tetap, SBY, Soekarno, Megawati, BJ Habibie dan Gus Dur.

Menurut Fadjroel Rahman, penilaian masyarakat terhadap Soeharto itu karena pemmpin Orde Baru tersebut tidak pernah diadili dan dijatuhi hukuman atas berbagai tindakan dan perbuatannya, seperti kejahatan HAM dan korupsi. "Rakyat hanya tahu bahwa Soeharto tidak pernah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman."

Di mata Fadjroel, presiden sesudah Soeharto belum ada yang benar-benar reformis sebagaimana tuntutan yang diteriakkan pada tahun 1998. Baik Habibie maupun presiden sesudah itu, Gus Dur, Megawati dan SBY, semuanya hanya meneruskan kepemimpinan Soeharto. Ia bahkan mempertanyakan, kesungguhan SBY dalam mengemban amanat reformasi. Fadjroel menilai SBY bukanlah TNI yang reformis. "Tak pernah satu kali pun kita mendengar, SBY pernah melawan Soeharto," ujarnya. Bahkan kata Fadjroel, reformasi di tubuh TNI sampai sekarang pun belum sepenuhnya dilaksanakan, terbukti hingga saat ini masih ada aparat teritorial.

Dia mencontohkan, lebih dari separuh harta kekayaan mantan Presiden Marcos dikembalikan kepada negara. Menurut Fadjroel, ini sama sekali tidak terjadi di Indonesia. Jadi, wajar kalau rakyat masih mengidolakan Soeharto, karena dia tak pernah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Sedangkan di mata Ali Mochtar Ngabalin, di antara semua presiden yang pernah memimpin Indonesia, SBY lah yang paling buruk manajemennya. Sembari meminta Mubarok untuk menyampaikan kepada SBY terkait apa yang dia kemukakan, Ali Mochtar menyatakan, kualitas kepemimpinan SBY dianggap jelek dibandingkan dengan presiden sebelumnya terutama Soeharto, yang dikenal paling berhasil dan tegas dalam memimpin dan mengendalikan pemerintahan.

Pernyataan Ali Mochtar itu kontan disela oleh Fadjroel Rahman dan menuding Ali Mochtar merupakan pendukung Soeharto, yang juga bisa  dianggap tidak reformis. Fadjroel dengan tegas menuding Soeharto sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas berbagai tindak kejahatan HAM, korupsi dan pembengkakan hutang negara. "Tapi soal hutang negara, jumlah yang tercatat di era Soeharto masih kalah dibanding dengan hutang negara saat ini," ujarnya.

Sementara itu Ali Mubarok mengatakan, apa pun hasil survei dan tudingan terhadap SBY, tetapi kenyataan dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2009, pasangan SBY-Boediono ternyata bisa meraih lebih dari 60 persen suara pemiih, yang sekaligus membuktikan bahwa SBY ternyata dipilih dan disukai rakyat.

Hasil survei memang bukan ukuran dalam menentukan sikap rakyat, tetapi yang jelas, pemerintah dan wakil rakyat di parlemen tidak bisa menutup mata atas  kondisi kekinian dan kenyataan yang ada di masyarakat saat ini. Akankah pemerintah menutup mata dengan berbagai kesulitan yang dihadapi dan dirasakan oleh rakyat?. Bagaimana pula dengan berbagai bentuk penyelewengan, tindak korupsi, tindak kejahatan, aksi kekerasan yang sudah menjadi tontonan rakyat sehari-hari?. Sementara di sisi lain, rakyat semakin tidak percaya terhadap wakil-wakilnya di parlemen karena dinilai sudah tidak lagi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka?

Kepada siapa lagi rakyat harus menyalurkan aspirasi sekaligus memperjuangkan perbaikan kesejahteraan mereka? Kapan penegakkan hukum dan keadilan benar-benar dilaksanakan?