Di masa sulit seperti sekarang, andai tiga poin itu saja benar-benar bisa diwujudkan oleh pemerintah, maka akan bagus pengaruhnya bagi stabilitas ekonomi masyarakat. Utamanya mereka yang mencoba survive di masa pandemi.
Bagi mereka para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan adanya pemberdayaan dan perlindungan UMKM, usaha yang mereka jalankan akan bisa tetap bergerak. Mereka akan terhindar dari kemungkinan menjadi pengangguran baru.
Sementara dengan adanya kemudahan berusaha dan kemudahan investasi, diharapkan akan bisa membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Harapannya, lapangan kerja baru itu menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran.
Melansir dari Tribunnews.com, pada akhir Juli lalu, dalam acara webinar bertajuk Memadankan RUU Cipta Kerja: Antisipasi -- Solusi Ketenagakerjaan, Pengamat ekonomi, Santo Dewatmoko menilai RUU Cipta Kerja dapat menjadi solusi percepatan pengurangan pengangguran jika disahkan menjadi Undang-Undang.
Menurutnya, saat ini masih terdapat 7,05 juta jumlah pengangguran. Sedangkan penciptaan lapangan kerja masih berkisar 2 sampai 2,5 juta per-tahunnya. Pandemi Covid-19 membuat situasi semakin parah karena sebagian besar pengusaha melakukan PHK pekerjanya.
Santo memandang kejadian ini bisa menjadi bahan pertimbangan/kajian untuk Pengusaha dan Serikat Pekerja, agar dapat duduk bersama dalam mencari titik temu untuk segera menuntaskan RUU Cipta Kerja bersama DPR dan Pemerintah.
Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR
Lalu, bagaimana kabar terbaru dari pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut di legislatif?
Kabar terbaru yang saya baca dari beberapa media, DPR RI melalui Badan Legislasi (Bales) tengah berupaya mencari titik temu antara kepentingan pengusaha dan serikat buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Akhir pekan kemarin, DPR menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (28/8), usai sebelumnya disebut telah mencapai kesepahaman dengan serikat buruh.
Dikutip dari Liputan6.com, Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menyebut pertemuan dengan Apindo merupakan jembatan untuk menyamakan kepentingan antara serikat buruh dan pengusaha dalam RUU Cipta Kerja.
