Evaluasi Badan Keamanan Laut RI dan Kerjasama ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan

Indonesia telah banyak memprakarsai sejumlah inisiatif berkenenaan dengan pencegahan ancaman konflik di Laut China Selatan baik secara bilateral maupun multilateral. Meski inisiatif Indonesia terbilang inovatif dan dihargai, namun rangkaian inisiasi harus ditindaklanjuti secara komsisten untuk menjaga stabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Karena, serangkaian inisiatif belaka, belum mampu menyelesaikan sengketa secara konkrit.

Penanganan sengketa di Laut Cina Selatan sangat penting bagi Indonesia karena jika tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada stabilitas keamanan Indonesia dan kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia ingin mempertahankan hak ZEE-nya di wilayah tersebut, yang terletak di utara Kepulauan Natuna. 

Maka, Indonesia harus membentuk dan mengembangkan strategi kebijakan yang dengan itu mampu berdampak bagi kepentingan nasional dan daya saing internasional. Lebih dari itu, saat ini Laut China Selatan sudah meluas kepada isu ancaman kedaulatan bagi Indonesia. Kepulauan dan perairan Natuna di provinsi Kepulauan Riau di sisi paling utara Selat karimata yang merupakan bagian dari teritori Indonesia, telah mengalami beberapa kasus masuknya kapal asing secara ilegal atau tanpa izin.

Masuknya kapal asing China yang melanggar batas teritori laut internasional tentu terjadi dengan beberapa faktor yang cukup kompleks. Perairan Natuna yang begitu luas membuat para nelayan kesulitan mendeteksi batas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Pun demikian para petugas keamanan laut dalam hal ini Badan Keamanan Laut (Bakamla) sulit mengawasi perairan secara efektif. 

Sehingga memberi celah bagi kapal-kapal asing untuk bisa masuk. Hal tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawasan. Meski sudah memiliki badan khusus untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut, teknologi dan fasilitas yang dimiliki Indonesia masih terbatas untuk mengawasi luasnya wilayah perairan Natuna.

Sebagaimana yang disampaikan Lemhannas pada tahun 2022 lalu, Bakamla masih kekurangan armada atau kapal. Jika seandainya fasilitas dan armada sudah mupuni dan cukup, niscaya Bakamla mampu meminimalisir secara efektif kejadian tersebut. Teknologi seperti drone, radar laut, dan satelit sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengawasan. 

Berkenaan dengan itu, Indonesia hingga kini tengah berfokus pada penindaklanjutan kebijakan pertahanan Minimum Essential Force (MEF) sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 2007 pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia masa jabatan 2004-2009.

Kebijakan ini merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan yang merupakan proses bertahap untuk memenuhi standar minimum sistem pertahanan Negara yang berfokus pada kelengkapan alat-alat pertahanan, seperti upaya memodernisasi Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Dinamika peremajaan kebijakan tersebut tentu harus melewati berbagai proses pertimbangan ekonomi, politik, sosial dan kesejahteraan nasional.

 Pemerintah harus teliti dan bijak dalam mengatur skala prioritas, salah satunya dengan memperhatikan aspek kedaulatan negara dalam menyusun anggaran belanja negara. Dalam situasi menjaga pertahanan di wilayah perairan Laut China Selatan, sebaiknya tetap memaksimalkan peran Bakamla dan tidak melibatkan personil TNI AL. Sebab untuk mencegah eskalasi dan tensi sengketa, akan lebih baik untuk tidak tergesa-gesa menunjukkan simbol-simbol militer.

Selain upaya optimalisasi sistem pengawasan laut, menjaga kedaulatan Indonesia di perairan Laut China Selatan juga dapat dilakukan melalui kerjasama multilateral. Dalam sengketa ini, bukan hanya Indonesia yang terdampak. Negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia juga terlibat didalamnya. 

Maka haruslah secara jelas kita ketahui, bahwa gerakan kolektif dengan satu kepentingan yang sama dapat dimanfaatkan untuk melawan klaim sepihak China itu. ASEAN menjadi salah satu organisasi regional yang sangat bisa dimanfaatkan. Sejumlah upaya diplomasi, kerjasama, dan konferensi yang pernah dilakukan, perlu dimaksimalkan sehingga efektif.