Sedangkan kalau untuk "positioning" secara orang perseorangan tentang pangkat, golongan, dan sebagainya, maka saya juga tidak mengetahuinya secara pasti. Namun dugaan saya, hal itu juga sudah cukup baik.
3. Menurut Bapak, hal-hal apa yang masih perlu untuk ditingkatkan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI?
Jawab :
Pertama, yang harus ditingkatkan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI adalah skill akademik para pegawainya. Berhubung MPR-RI ini adalah sebuah lembaga negara, maka yang diperlukannya bukan sekedar Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa, tetapi secara akademik hendaknya mereka diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas intelektualitasnya melalui jenjang pendidikan formal, baik jenjang S2, S3, maupun jenjang upgrading lainnya.
Selain itu, kepada para pegawai Sekretariat Jenderal MPR-RI sebaiknya juga diberikan pembekalan paket-paket materi ke-MPR-an, yakni paket materi Empat Pilar MPR-RI yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga ketika mereka menyertai para anggota MPR-RI dalam pelaksanaan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah, maka mereka dapat lebih "nyambung" dalam memahami maknanya.
Apalagi kehadiran para pegawai Sekretariat Jenderal MPR-RI di daerah itu dapat sekaligus menjadi "juru bicara" yang mewakili Sekretariat Jenderal MPR-RI. Sehingga pada suatu ketika nanti, ketika ada kunjungan tamu dari daerah, maka tidak perlu harus repot-repot mencari dan menunggu untuk ketemu dengan staf Biro Humas di Sekretariat Jenderal MPR-RI, karena pegawai Sekretariat Jenderal MPR-RI tersebut sudah cukup mewakilinya. Seperti itulah, idealnya, kapasitas minimal seorang pegawai Sekretariat Jenderal MPR-RI.
4. Sehubungan program reformasi birokrasi tingkat instansional itu mencakup sembilan program, yakni (1) manajemen perubahan, (2) penataan peraturan perundang-undangan, (3) penataan dan penguatan organisasi, (4) penataan tatalaksana, (5) penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur, (6) penguatan pengawasan, (7) penguatan akuntabilitas kinerja, (8) peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (9) monitoring dan evaluasi, maka menurut pendapat Bapak, program mana saja yang perlu mendapat prioritas pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal MPR-RI? Mengapa program tersebut perlu diprioritaskan?
Jawab :
Untuk menjawab hal ini, seharusnya digunakan instrumen sebagai berikut. Pertama, digunakan instrumen Undang-undang. Maksudnya, adalah sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal MPR-RI itu sudah bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dari situ, secara normatif, boleh dikatakan sudah terpenuhi. Hanya saja secara lebih rincinya saya tidak terlalu mengetahuinya. Maksudnya, apa yang ada di permukaan - selama saya bekerja dengan menjalin kerjasama dengan pihak Sekretariat Jenderal MPR-RI - maka pelayanan dalam penyelenggaraan acara di Gedung MPR-RI maupun acara di luar Gedung MPR-RI, sudah cukup bagus. Sedangkan tentang upaya untuk peningkatannya, tentu harus diukur oleh pihak Sekretariat Jenderal MPR-RI sendiri.
Kalau tentang fasilitas dan administrasi "hardware" dan "software" untuk pelayanan pekerjaan para Anggota MPR-RI, maka kinerja Sekretariat Jenderal MPR-RI sudah nampak rapi dan memadai. Namun jika ditilik dari segi sumberdaya manusia aparatur di Sekretariat Jenderal MPR-RI, maka sebenarnya sangat membutuhkan peningkatan, baik dari segi akademik maupun dari segi pengetahuan praktis tentang Empat Pilar MPR-RI. Oleh karenanya, yang diperlukan dari Sekretariat Jenderal MPR-RI adalah bukan sekedar fokus pada administratif dan kepegawaian semata-mata, tetapi juga harus siap untuk memperluas pengetahuan mereka dalam rangka untuk berkiprah melayani tamu-tamu untuk MPR-RI.
