Analisis Dampak Ibu Kota Nusantara untuk Indonesia

Pengertian IKN

Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan ibu kota baru negara Indonesia yang pada saat ini sedang dibangun di provinsi Kalimantan Timur, lebih tepatnya di kabupaten Penajam Paser Utara dan kutai Kartanegara. Menurut Presiden RI Jokowi, IKN merupakan sebuah batu lompatan untuk melakukan sebuah perubahan atau transformasi menuju indonesia maju, dimana sesuai dengan visi indonesia menuju indonesia emas di tahun 2045. Dipilihnya wilayah Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara indonesia yaitu karena wilayahnya strategis. Artinya, letakya berada di tengah wilayah indonesia, sehingga nantinya mempermudah pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Dilansir dari situs resmi IKN, Fokus visi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau (IKN) pada tahun 2022-2024 yaitu membangun istana kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan Perumahan serta pemindahan ASN tahap awal. Selain itu, pada tahun 2025-2035 berfokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas dan pusat inovasi ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kemudian pada tahun 2035-2045 berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekosistem tiga kota (Nusantara, Balikpapan, Samarinda), untuk dijadikan Foreign Direct Investment atau FDI untuk sektor-sektor ekonomi prioritas Indonesia. Lalu puncaknya, pada tahun 2045 menjadikan kota terdepan di dunia dalam hal daya saing, dan menjadikan kota layak huni dengan zero carbon serta 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang. 

Tujuan ibu kota dipindahkan

Keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari yang sebelumnya di Jakarta ke Kalimantan memperoleh banyak Pro dan Kontra dari masyarakat indonesia. Terlepas dari itu, Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan "Jokowi" tetap melaksanakan pembangunan dan pemindahan ibu kota di kalimantan. Pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mengubah orientasi pembangunan yang semula Jawasentris menjadi Indosentris artinya pembangunan tidak hanya terpusat di jawa, melainkan pembangunan harus merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga perekonomian masyarakat indonesia akan berkembang dan meningkat di seluruh wilayahnya seiring berjalanya waktu.

Resiko Pemindahkan Ibu Kota

Pemindahan Ibu Kota merupakan sesuatu yang perlu di pikirkan secara matang oleh pemerintah, karena untuk memindahkan pusat kota perekonomian dalam arti Jakarta memerlukan biaya dan sumber daya yang besar untuk membangun kembali pusat perekonomian yang baru. Pemerintah harus memikirkan bagaimana nasip masyarakat yang berada di Jakarta sehingga perekonomian disana tetap berjalan sesuai dengan hari-hari biasanya. Pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan memiliki resiko yang tinggi terhadap lingkungan, flora dan fauna disana. Karena untuk membangun infrastruktur memerlukan lahan yang luas, sehingga menimbulkan deforestasi untuk membuka lahan. Akan tetapi, melihat kondisi Jakarta yang penduduknya semakin tahun bertambah dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan lalulintas, tingkat polusi semakin tinggi,  dan ditambah wilayah jakarta yang terletak dekat dengan pesisir laut, sehingga lebih mudah terkena bencana banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memahami pentingnya membangun Ibu Kota baru untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berada di Jakarta, Sehingga nantinya Ibu kota yang baru akan dibangun dengan perencanaan infrastruktur yang modern dan rama lingkungan.  

Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibu Kota

Pembangunan Ibu Kota memiliki dampak Positif terhadap masyarakat indonesia, Khususnya warga kalimantan yang dekat dengan lokasi pembangunan infrastruktur disana, karena untuk membangun infrastruktur seperti Gedung pemerintahan, Rumah, Sekolah dan infrastruktur lainya, pasti memerlukan bahan baku konstruksi dan tenaga kerja yang banyak, Oleh karena itu nantinya pemerintah dapat membeli bahan baku milik dari masyarakat lokal dan dapat menyerap tenaga kerja lokal disana untuk membangun infrastruktur yang telah disusun oleh pemerintah, sehingga masyarakat lokal disana mendapatkan dampak positif dari proyek ini. Selain itu, Pembangunan Ibu Kota baru  juga akan memberikan dampak pada pemerataan pembangunan disana, Pembangunan yang merata juga akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, sehingga fasilitas-fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, hotel, dan lain-lain, yang telah dibangun dapat dinikmatinya.

Namun, Pemindahan Ibu kota juga memiliki dampak negatif terhadap negara, karena untuk membuat Ibu Kota Negara baru pasti memerlukan biaya yang besar. Oleh sebab itu, Pemerintah harus mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau (APBN) yang besar juga untuk pembuatan infrastruktur, Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas "Suharso Monoarfa" Pemerintah menyiapkan anggaran pembangunan dasar IKN sebesar RP 12 triliun, untuk keperluan membangun seperti, istana, waduk, kali, dan lain-lain. Pembangunan Ibu Kota akan bertahap sampai tahun 2045, dan untuk pembangunan tahap pertama juga membutuhkan ongkos investasi sebesar RP 110 triliun. Dalam situs resmi IKN, total keseluruhan pembangunan Ibu Kota baru mencapai RP 466 triliun. 

Kerugian dan Keuntungan Pembangunan Ibu Kota  

Dalam melihat dan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif dari pemindahan Ibu Kota Baru tersebut, dapat dipastikan bahwa pemindahan Ibu Kota memiliki dampak yang signifikan terhadap keuntungan dan kerugian masyarakat indonesia, khususnya masyarakat kalimantan. Keuntungan yang didapat dari ibu kota baru antara lain membuka lapangan pekerjaan, membuka infrastruktur baru, dan meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Selain itu, kerugian yang didapat dari ibu kota baru antara lain, perusakan lingkungan dan pengeluaran anggaran yang cukup besar. untuk memindahkan dan membuat ibu kota baru, pemerintah harus memikirkan manfaat jangka panjang untuk masyarakat kedepan, sehingga pemindahan ibu kota ini tidak dapat merugikan dan membebani masyarakat indonesia. Namun, justru dapat dinikmati oleh masyarakat indonesia dan dapat dinikmati oleh anak cucu nanti. Oleh karena itu, Pemerintah harus menciptakan pembangunan yang transparan atau terbuka, agar masyarakat dapat melihat dan mengawasi proses pembangunan ini dengan lancar dan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia.