Pengertian Demokrasi
Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana rakyat memiliki hak penuh dalam membuat dan menentukan keputusan-keputusan politik. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak yang paling tinggi dalam menentukan arah pemerintahan suatu negara, Sehingga para pemangku kepentingan harus menuruti dan melayani masyarakatnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh rakyat. Mengutip dari laman katadata.co.id Beberapa definisi Demokrasi menurut para ahli “Abraham Lincoln” demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut “Joseph A. Schemer” demokrasi adalah suatu rencana institusi untuk mencapai keputusan politik. Individu bisa mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dan memperjuangkan suara rakyat. Dari penjelasan para ahli bisa diketahui bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam membentuk dan menjalankan sistem demokrasi.
Demokrasi Indonesia
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, sistem demokrasi yang di terapkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Karena pancasila mempunyai sila-sila yang didalam kandunganya berisi mendukung adanya persatuan dan perdamaian diantara perbedaan suku, agama, ras dan budaya masyarakat indonesia. Sehingga masyarakat mayoritas dan minoritas merasa mempunyai hak yang sama dalam menentukan arah demokrasi indonesia. Dengan demikian demokrasi pancasila di indonesia dapat dijadikan sebuah fondasi yang kuat dalam membangun sebuah negara yang dapat memberikan keadilan dan ketenteraman pada masyarakatnya. Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia memiliki dua cara yaitu "demokrasi secara langsung" artinya dipilih langsung oleh rakyat, dan "demokrasi secara tidak langsung" artinya suara rakyat diwakili oleh dewan yang dipilih rakyat untuk membuat keputusan politik. Contoh demokrasi langsung yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah, serta pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Praktik Demokrasi
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau (KPU). Pada tanggal 14 februari 2024 ditetapkan sebagai hari pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden. Proses pemilihan ini menunjukan adanya praktik demokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia. Disini KPU merupakan lembaga yang memiliki peran yang cukup signifikan sebagai lembaga yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat melakukan praktik demokrasi melalui pemilihan umum atau pencoblosan secara langsung. Disamping itu, terdapat lembaga yang tugasnya mengawasi proses berjalanya pemilihan mum yang dapat disebut sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum atau (BAWASLU). Kedua lembaga memiliki tugas untuk menciptakan proses demokrasi yang adil, aman dan damai. Sehingga demokrasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat indonesia. Setelah ditetapkan tanggal dibukanya pendaftaran pemilu pilpres 2024 oleh KPU, dalam sidang pleno KPU tertutup, di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat. Beberapa koalisi partai politik sudah menyusun rencana untuk mengirimkan calon-calonya untuk maju di pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mengutip dari laman (KPU) terdapat beberapa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah di usung oleh koalisi partai politik. Seperti pasangan, "H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D." dan 'Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar," yang mendaftar hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 09.36 WIB, yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan pasangan, "H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P." dan "Prof. Dr. H. M. Mahfud MD" yang mendaftar hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 12.20 WIB, yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik dari PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindro, dan Partai Hati Nurani. Serta pasangan, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendaftar hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 11.20 WIB, yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia.
Tantangan Demokrasi Menjelang pemilu
Dengan kondisi dinamika politik menjelang pemilu 2024 ini, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat indonesia. Karena para pemangku kepentingan sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara dan hati dari masyarakat indonesia, Sehingga kita harus mewaspadahi agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bangsa indonesia, mengingat lima tahun kedepan masa depan indonesia akan ditentukan oleh masyarakat indonesia sendiri. Dinamika politik indonesia saat ini harus kita waspada karena dapat memicu adanya polarisasi sehingga menyebabkan perpecahan dan konflik di masyarakat. Contohnya, Peran media atau berita yang tidak akurat juga dapat menyebabkan salah persepsi dan memicu disinformasi, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dan menciptakan ketegangan pada masyarakat. Menurut "Herwyn Jh Malonda" selaku anggota dari Bawaslu menjabarkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya polarisasi antara lain :
- Media sosial : Karena medsos merupakan platform penyebar informasi yang cepat kepada masyarakat, sehingga dapat menyebabkan polarisasi jika pengguna platform tersebut membuat dan mengirimkan informasi yang tidak benar atau akurat.
- Aparatur sipil negara (ASN) : Karena memiliki peran dan tugas sebagai pelayan publik, ASN diharapkan bersifat netral walaupun berbeda pilihan dengan dirinya, sehingga kepercayaan publik tetap ada.
- Politik identitas : Karena perbedaan ras, suku, agama, etnis atau gender dapat membuat perpecahan antar golongan jika dalam kegiatan kampanye, identitas itu dibawah ke masyarakat.
Sehingga untuk mengatasi hal-hal yang dapat terjadi, Bawaslu akan bekerjasama dengan platform media sosial untuk meminimalisir terjadinya polarisasi. Dengan cara, mendeteksi dan menghapus informasi mengenai berita hoax. Selain itu, bawaslu juga akan bekerjasama membuat program edukasi kepada masyarakat melalui seminar, dan program sosialisasi lainya untuk menyebarkan informasi toleransi dalam meningkatkan kerukunan di masyarakat.
Pesan dan saran
Untuk menghadapi dinamika politik menjelang pemilu tahun 2024. Peran dari lembaga pemerintah seperti KPU sebagai penyelenggara pemilu dan BAWASLU sebagai pengawas pemilu sangat dibutuhkan untuk mengawal berjalanya pemilu tahun 2024, dengan cara memberikan kepercayaan kepada publik bahwa KPU dan Bawaslu merupakan lembaga yang transparan dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi. Selain itu peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan karena partisipasi masyarakat yang akan menentukan keberlangsungan demokrasi yang adil, jujur dan damai. Jangan sampai janji-janji manis para elit politik dan para kandidat yang maju dalam pemilu ini membuat kita tergiur untuk memilihnya, namun kita juga harus memilah dan memilih secara realistis dan logis agar kita tidak kecewa dengan pilihan kita. Mengingat negara ini sudah dibangun dengan cukup baik, jangan sampai kita salah memilih pemimpin, sehingga nantinya akan merusak kebijakan yang sudah dibuat, dan infrastruktur yang sudah dibangun, karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Oleh karena itu, melihat pengalaman politik,visi misi dan gagasan pemikiran dari para kandidat yang maju dalam pemilu ini dapat dijadikan suatu cara untuk kita memilih.
