Selain itu, penggunaan media elektronik dalam kegiatan-kegiatan black campaign belum diatur secara lengkap dan memadai oleh Undang-undang maupun peraturan terkait dengan pemilihan umum, sehingga pemikiran para penegak hukum belum sampai pada pelanggaran yang dilakukan melalui media dan cara tersebut.
Yang paling sering terjadi adalah, adanya beberapa pihak penegak hukum yang memiliki pemikiran bahwa kondisi aman terkendali dapat dicapai apabila laporan pelanggaran pemilu tidak ditindak lanjuti sehingga tidak muncul dimasyarakat, sehingga tidak perlu sampai ada tindak lanjut dari pelanggaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa pihak penegak hukum kurang berani menindak pelanggaran black campaign yang dilakukan oleh partai-partai, terutama partai-partai besar.
Apa pelanggaran black campaign yang sering terjadi?
Beberapa kegiatan negative campaign yang sering dilakukan oleh para bakal calon legislatif atau eksekutif ialah penyalahgunaan fasilitas negara atau fasilitas umum. Hal ini biasanya dilakukan oleh bakal calon yang sebelumnya sedang menduduki jabatan eksekutif atau legislatif negara. Penggunakan fasilitas itu digunakan untuk kampanye.
Selain itu, money politic juga masih sering dilakukan oleh para bakal calon untuk merebut perhatian dan simpati masyarakat. Untuk pejabat yang ingin kembali memperoleh posisi jabatannya di periode selanjutnya, sering melakukan money politic dengan cara membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana sosial, atau door prize ketika kampanye. Mereka menjadikan BLT yang berasal dari anggaran negara untuk mencari simpatisan atau pendukung ketika kampanye.
Siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk menindak lanjuti pelanggaran pemilu atau black campaign?
Pada awalnya laporan atau pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu dipilah-pilah untuk dapat ditentukan termasuk pelanggaran yang manakah kegiatan negative campaign tersebut.
Jika tindakan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu, maka masuk lingkup kewenangan KPU. Jika termasuk dalam pelanggaran tindak pidana biasa, maka masuk lingkup hukum pidana biasa dan ditangani oleh kepolisian, begitu juga jika pelanggarannya termasuk dalam tindak pidana pemilu. Jika tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan yang terakhir, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan sengketa pemilu maka Bawaslu-lah yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu tersebut.
Bagaimana peran fakultas hukum sebagai institusi pendidikan hukum?
Fakultas Hukum memiliki peran yang sangat besar berkaitan dengan penyelenggaran pemilu. Peran tersebut berkaitan dengan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya hak suara yang dimilikinya, menghimbau masyarakat untuk mempergunakan hak pilihnya secara bijaksana, serta mencerdaskan dan mengingatkan masyarakat untuk jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelanggaran pemilu hanya demi mendukung bakal calon yang mereka beri simpati lebih. Peran tersebut dapat dilakukan melalui banyak cara. Salah satunya adalah melalui sosialisasi kegiatan pemilu kepada masyarakat yang awam, terlebih mengenai adanya tindakan-tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelanggaran pemilu yang dilarang oleh peraturan pemilu. Dengan demikian, maka masyarakat akan lebih berhati-hati untuk bertindak.
