SETOREH KATA UNTUK BBM 2022
Tahun 2022 adalah tahun penuh kejutan bagi masyarakat Indonesia. Bumingnya yang sedang menjadi topik perbincangan saat ini, adalah mengenai Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal inilah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin luntur, yang seharusnya fungsi dan tugas utama pemerintahan itu menyejahterakan rakyat,namun kini malah sebaliknya. Pada kenyataannya, hal ini membuat rakyat hanya kebingungan atas keputusan yang terkesan sangat menekan ini.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan ada beberapa faktor yang bisa membuat harga BBM naik.
Pertama, kenaikan harga minyak mentah dunia. Hal ini merupakan faktor terbesar penentu harga harga BBM.Ketika harga minyak mentah global melambung, biaya operasional Pertamina sebagai pihak yang mengimpor komoditas tersebut akan ikut membengkak. Dengan kata lain, modal PT Pertamina (Persero) semakin bertambah, sehingga harga jual BBM ke konsumen ikut meningkat.
"Faktor harga minyak paling besar pengaruhnya. Menentukan 85 hingga 90 persen total biaya pengadaan" ucap fabby.
Melansir Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober naik US$3,74 atau 3,9 persen ke level US$100,22 per barel pada Selasa (23/8) waktu AS atau Rabu (24/8) waktu Indonesia.Sementara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September naik US$3,38 atau 3,7 persen menjadi US$93,74 per barel.
Kedua, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Fabby mengatakan kenaikan harga minyak mentah global bisa semakin parah jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok.Pasalnya, nilai rupiah akan semakin murah ketika mata uang Garuda itu keok di hadapan dolar AS. Oleh karena itu, Pertamina atau pengimpor lain otomatis perlu mengeluarkan uang rupiah lebih banyak untuk membeli minyak dari luar negeri.
Ketiga, biaya transportasi atau logistik. Keempat, ongkos operasional kilang.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan subsidi energi bisa membengkak Rp198 triliun menjadi Rp700 triliun jika harga pertalite dan solar tak naik.Tambahan dana itu dibutuhkan untuk menambah kuota pertalite dari 23 juta kiloliter (kl) menjadi 29 juta kl.Data Pertamina menunjukkan penyaluran pertalite telah mencapai 16,8 juta kl pada akhir Juli 2022.
Sehubungan dengan kenaikan harga BBM jangan membuat anda lalu panik, frustasi atau marah-marah dan menyalahkan pemerintah karena membuat kehidupan anda menjadi sulit. Dampak kenaikan BBM memaksa PNS khususnya yang ada di perantauan untuk lebih memperketat pos-pos pengeluaran sehari-hari. Mulai dari biaya kontrak rumah yang ikutan naik, biaya listrik, air, dan segala rupa yang membuat sang istri meminta uang belanja yang lebih dari sebelumnya.
Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut dengan bijak? Berikut beberapa cara yang bisa ditempuh dalam menyikapi pengeluaran yang semakin besar dan berat yang saya kutip dari m.kompasiana.com penulis Hanna Chandra sebagai berikut :
- Mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar. Bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 (dua) bungkus rokok menjadi 1 (satu) bungkus atau berhenti sama sekali. Why Not?
- Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama.Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama. Mulai dipikir-pikir lagi deh jika kita ingin menambah kendaraan.
- Menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran juga membuat tubuh kita mejadi sehat dan bugar.
- Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita meluangkan waktu dengan keluarga semakin baik hubungan bathin dan komunikasi anggota keluarga.
- Bagi PNS yang tinggal bersama keluarga akan lebih hemat kalau masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik.
Namun harus diketahui ya, sobat literasi. Kebijakan kenaikan harga bbm disambut pro dan kontra. Pemerhati isu strategis Prof Imron Cotan menilai wajar perbedaan pendapat terhadap setiap kebijakan pemerintah. Namun sebaiknya hal tersebut disalurkan melalui perangkat demokrasi yang tersedia."Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat," ujar Imron Cotan dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/9/2022).
Terkait substansi kebijakan penyesuaian harga BBM, Imron yang juga mantan Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok ini menilai hal tersebut dapat dipahami, melihat situasi geopolitik global yang belum menunjukkan arah yang jelas karena konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda.
Dia menyebut konflik di Eropa tersebut semakin melengkapi disrupsi rantai pasok pangan dan energi global yang sebelumnya sudah terganggu karena pandemi COVID-19.Lebih lanjut Imron mengatakan langkah penyesuaian harga energi telah diambil sebagian besar negara di dunia. Sehingga keputusan pemerintah Indonesia saat ini wajar, dan didasari atas alasan yang kuat.
"Penyesuaian harga BBM adalah wajar dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, sejalan dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi," kata Imron.
Apalagi menurutnya pemerintah sudah menyiapkan sejumlah upaya mitigasi potensi risiko dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan dan tak mampu. Salah satunya adalah penambahan bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun yang sudah mulai disalurkan sejak awal September ini.Diketahui, bantalan sosial yang akan diterima langsung oleh masyarakat tak mampu itu disalurkan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi 20,65 juta penerima, BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi 16 juta pekerja, serta DAU dan DBH (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum,ojok online,dan nelayan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H