Pilkada Sulsel 2012 mulai bergulir panas antara jawara Syahrul Yasin Limpo vs penantang Ilham Arief Sirajuddin.Meski ada calon lain yang disuarkan. Namun, dari sekian nama itu hanya dua yang santer dan besar kans memenangkan Pilkada itu.
Menarik dicermati di sini, saya sebagai warga keturunan Darah Tanah Bugis, bergerak mencermati kemampuan dan visi keduanya. Paling esensial yaitu masalah pendidikan. Ilham, sebagai walikota membuat kebijakan akan mencabut Program Pendidikan Gratis. Ini perlu dicermati sehubungan dengan pembangunan karakter bangsa. Di mana pendidikan menjadi garda terdepan memciptakan Indonesia Beradab.
Berita lokal memberitakan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan sentilan kepada Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin berteriak keras soal pencabutan "Program Pendidikan Gratis". Ilham akan menghapus program pendidikan gratis di Makassar. Ini bertentangan dengan suara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Sehingga dengan itu, SYL--nama singkatan Gubernur Sulsel saat ini bahwa "Yang tidak mau mewujudkan pendidikan gratis adalah pelanggar undang-undang."
Penulis sepakat dengan Gubernur Sulsel dan anti pemikiran Walikota Makassar. Betul, pendidikan itu hak bagi seluruh warga Indonesia. Dan ini sudah dijamin oleh UUD 1945. Ini sebagai dasar dan filosofi berbangsa dan bernegara kita.Yang menjadi tugas pemimpin sekarang ini, bagaimana mengatur bagaimana anggaran ditetapkan di Provinsi Sulsel untuk tetap menjalankan Program Pendidikan Gratis.
Memang tak bisa dipungkiri bahwa soal pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terkadang dijadikan alat politik kepentingan calon pemimpin kita. Mereka mengais kepedulian dari isu yang dianggap populis. Isu ini hampir dilakukan diseluruh tempat, bukan hanya di Sulsel. Apa ini menjadi karakter politik kita? Atau ini menjadi fenomena pemimpin nasional kita, mereka hanya bekerja jika menghampiri Pilkada.
Kembali soal Pilkada Sulsel, memang dari berbagai pemberitaan Syahrul dan Ilham bersatu dalam pertarungan 2012. Artinya, Syahrul sebagai Gubernur, Syahrul sebagai wakil Gubernurnya. Menurut saya bukan ini yang menjadi soal. Pertanyaan yang mesti diajukan ke diri kita, bukan hanya warga Sulsel, mau dibawa ke mana anak bangsa kelak jika akses pendidikan bagi rakyat seluruhnya ditutup alias dibatasi?
Ketergerakan hati saya menulis karena berang melihat para pemimpin menutup akses bagi anak bangsa mengembangkan jati dirinya. Sebagai contoh, UN yang dipaksa oleh Pemerintah Pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah tanpa ada mengritisi hal ini, meski para ilmuan dan praktisi pendidikan menolak UN.
Jika ingin cerdas, Ilham dan Syahrul sebagai tokoh di daerahnya, yang dikenal budayanya kritis: tidak seperti ini. Mala keduanya besebrangan. Meski saat ini Gubernur berada pada posisi benar secara konstitusi dan etika politik. Keinginan kita, mereka bersatu membangun daerahnya masing-masing, tak usah dulu memperdulikan Pilkada. Jika memang dikehendaki Allah atas apa amalan ikhlasnya, keduanya terpilih.
Catatan: Yang terpenting, Bangun Sulawesi Selatan nanti memikirkan Pilkada Sulsel.
