Mohon tunggu...
Henki Kwee
Henki Kwee Mohon Tunggu... -

Belajar memahami apa yang terjadi di sekitar dan menulis untuk berbagi pendapat.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Calon Tunggal Gubernur BI: Apa Salahnya?

4 Juni 2010   02:17 Diperbarui: 26 Juni 2015   15:46 47
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Presiden SBY sudah mengajukan Darmin Nasution sebagai calon tunggal untuk Gubernur BI. Yakinlah penunjukkan ini merupakan hasil pertimbangan dan perenungan yang mendalam sesuai dengan kondisi saat ini. Tetapi calon tunggal ini memicu kontroversi di masyarakat, ada yang bilang ini mencontoh gaya Orde Baru, mencontoh Raja Louis XIV yang terkenal denga slogannya l'etat c'est moi (negara adalah saya) dan banyak lagi tanggapan miring tentang hal ini. Tentu saja selain itu ada tanggapan positif mengenai hal ini. Mengapa kita mesti mempermasalahkan calon tunggal? bukankah dengan calon tunggal ada beberapa hal positif yang dapat diambil: - Pemerintah sangat yakin dengan calon yang diajukan, tidak ada keraguan. bukankah kita butuh pemerintah yang tegas termasuk dalam menentukan dan melaksanakan pilihannya? - Calon ini dinilai yang terbaik untuk dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak karena pada dasarnya politik adalah kompromi baik dengan tulus atau keterpaksaan. Tentu saja pemerintah sudah yakin bahwa sang calon dapat mengemban misi yang diamanatkan. - Jika dalam uji kelayakan dan kepatutan sang calon dinilai tidak layak oleh DPR maka DPR hendaknya jangan sungkan-sungkan untuk meminta calon lain. Jangan dengan alasan jabatan yang sudah lama kosong harus segera diisi, semakin lama waktunya akan semakin berdampak pada kebijakan moneter kita dll. Tentu saja penolakan ataupun penerimaan calon tunggal harus didasarkan dengan kriteria yang jelas dengan menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. - Dapat menilai objektifitas dan konsistensi DPR dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena dengan satu calon untuk setiap uji berarti akan ada jarak waktu sedangkan konsistensi hanya dapat dibuktikan dengan berjalannya waktu. Jadi, mengapa harus repot dengan calon tunggal? Salam, [caption id="attachment_157966" align="alignnone" width="126" caption="sumber: matanews.com"][/caption]

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun