Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Politik dan Ekonomi

Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik haruslah berdasarkan dari nilai-nilai moral yang terdapat dalam pancasila. Dalam kehidupan politik, sila pancasila yang merupakan titik awal atau bisa dijadikan landasan dalam pembangunan dibidang politik dalam kehidupan ketatanegaraan adalah sila ke-4 yaitu peri kerakyatan. 

Rakyat tidak hanya dijadikan sebagai objek politik, tetapi juga sebagai subjek atau pelaku dalam kehidupan politik. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang memiliki model pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Oleh karena itu rakyat bukan hanya sebagai objek dibidang politik tetapi juga sebagai subjek dalam kehidupan politik dan mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa, memajukan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Namun sebenarnya bukan hanya dari sila ke-4 saja yang menjadi dasar dalam kehidupan politik di Indonesia, tetapi kelima silakan dalam pancasila haruslah dijunjung tinggi pelaksanaannya dalam kehidupan politik di Indonesia. 

Baca juga : Membumikan Nilai-nilai Pancasila kepada Generasi Muda

Sila-sila dalam pancasila mengandung nilai-nilai moral yang wajib dijunjung tinggi dan diwujudkan pelaksanaannya dalam kehidupan politik yang berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 

Jika dalam kehidupan politik sudah diterapkan nilai-nilai pancasila, maka akan tercipta sebuah perilaku politik yang santun dan bermoral. Sehingga penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan akan berjalan dengan baik.

Penerapan pancasila sebagai paradigma kehidupan politik di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bermartabat, serta menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ber-ketuhanan, ber-kemanusiaan, ber-persatuan, ber-kerakyatan, dan ber-keadilan. 

Penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan politik mencakup semua bidang baik dibidang sosial, budaya, keagamaan, dan perekonomian. Penerapan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Baca juga : Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Menerapkan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan rakyat, memanusiakan manusia, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan komitmen, menghilangkan sikap diskriminasi, dan transparansi dalam hukum dan pemerintahan.

Sistem ekonomi di Indonesia tidak sama dengan sistem ekonomi pada negara liberalis dan negara kapitalis. Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara khusus nilai-nilai yang dapat diambil dalam pembangunan kehidupan perekonomian di Indonesia adalah nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bermoral dan berkeadilan. Sistem ekonomi yang menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia baik sebagai makhluk individu, sosial, maupun makhluk Tuhan. Sistem perekonomian yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Dalam sistem perekonomian manusia berkedudukan sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan perekonomian. Sebenarnya dalam pembangunan sistem perekonomian nilai-nilai pancasila yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembang kegiatan ekonomi adalah silakan ke-4 yakni diharapkan sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem ekonomi yang ber-kerakyatan. 

Baca juga : Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila

Sehingga tujuan dari pembangunan sistem ekonomi di Indonesia adalah bertujuan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan perekonomian di Indonesia bertujuan untuk menciptakan rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera, hal ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Sistem ekonomi yang berdasarkan pancasila adalah sistem ekonomi yang ber-kerakyatan dan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan atau kegotong-royongan. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang terbebas dari sistem monopoli perdagangan, bebas dari penindasan dan ketidakadilan, serta menciptakan transparansi dan keadilan dalam mewujudkan perekonomian yang berdasarkan sistem kerakyatan.

Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.

Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah.